MADANINEWS.ID, JAKARTA — Lebih dari 2.000 jemaah haji disebut dapat berangkat tanpa antrean pada penyelenggaraan haji 2024 melalui mekanisme T0. Fakta itu mengejutkan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief.
Hilman mengatakan dirinya awalnya tidak mengetahui adanya perubahan klausul dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 yang memungkinkan pengisian kuota melalui mekanisme tersebut.
“Beliau menjawab 2.000 lebih atau berapa. Saya agak kaget waktu itu, kok bisa seperti itu?” ujar Hilman saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Baru Tahu Ada Klausul yang Hilang
Hilman menjelaskan, ketika penyelenggaraan haji 2024 berlangsung, dirinya sempat menanyakan sisa kuota yang belum terisi.
Pertanyaan serupa kembali ia sampaikan ketika sudah berada di Mekkah menjelang puncak haji. Saat itu, ia mendapat penjelasan bahwa masih ada sisa kuota dan kemudian menanyakan bagaimana kuota tersebut akan diisi.
Termasuk, apakah memungkinkan ada jemaah yang langsung diberangkatkan melalui mekanisme T0.
Hilman mengaku baru mengetahui kemudian bahwa kondisi itu berkaitan dengan perubahan dalam Kepdirjen 118.
“Nah, ini nampaknya belakangan saya tahu bahwa ini karena ada satu klausul yang hilang, Pak,” kata Hilman.
Jaksa Tunjukkan Dua Versi Draf
Dalam persidangan, jaksa KPK memperlihatkan dua versi draf Kepdirjen 118 kepada Hilman.
Jaksa menunjukkan adanya sejumlah coretan dan perubahan dalam kedua draf tersebut sebelum aturan akhirnya ditetapkan.
Hilman mengaku tidak menyadari perubahan itu ketika proses penyusunan berlangsung.
“Waktu itu saya tidak mencermati ada perubahan,” kata Hilman.
Namun, berdasarkan informasi yang ia terima dari tim penyusun, klausul yang kemudian menjadi persoalan disebut sebelumnya sudah disepakati dalam rapat.
“Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tim yang memang mempersiapkan Kepdirjen itu, kita dalam rapat sudah diputuskan bahwa klausul-klausul tersebut ada, Pak,” ujarnya.
Hilman mengaku baru mengetahui adanya dinamika perubahan Kepdirjen tersebut ketika pembahasan masuk dalam forum pansus.
Dua Pandangan soal Penyerapan Kuota
Menurut Hilman, terdapat dua pandangan dalam penyusunan aturan tersebut.
Satu pihak menginginkan adanya kelonggaran agar kuota tambahan dapat terserap maksimal. Sementara pihak lain menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap mekanisme pengisian kuota.
“Satu yang berpandangan bahwa untuk menyerap kuota tambahan sebanyak ini tidak mudah, baik reguler maupun haji khusus,” kata Hilman.
“Karena itu klausulnya harus diberikan kelonggaran meskipun tetap berdasarkan pada urutan porsi. Nah, kubu yang kedua tetap ingin secara tegas membatasi dengan ada satu klausul khusus,” sambung dia.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian menjadi bagian dari sorotan dalam persidangan, terutama terkait bagaimana aturan pengisian kuota akhirnya diterapkan dan memungkinkan ribuan jemaah berangkat melalui skema T0.
Empat Terdakwa dalam Perkara Kuota Haji
Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menyeret empat terdakwa.
Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.
Dalam surat dakwaan, KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliarberdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI.
Kerugian tersebut disebut terdiri atas tiga komponen, yakni selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.