MADANINEWS.ID, JAKARTA — Tambahan 20.000 kuota haji 2024 ternyata sempat memicu perdebatan keras di internal pembahasan pemerintah dan DPR. Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengaku bahkan sempat dicap “mbalelo” karena mempertanyakan dasar formal penetapan kuota tersebut.
Hilman mengatakan, saat pembahasan berlangsung di Panitia Kerja Komisi VIII DPR, dirinya belum memegang surat resmi yang memastikan Indonesia mendapat tambahan kuota haji.
“Saya dianggap, apa istilahnya, mbalelo sebagai Dirjen karena Presiden sudah ngomong, ‘Anda malah enggak mau mengakui’,” kata Hilman saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Menurut Hilman, suasana pembahasan ketika itu berlangsung dinamis dan keras. Sikapnya mempertanyakan dokumen resmi disebut sempat dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pernyataan Presiden.
“Tapi kemudian waktu itu forum di panja cukup dinamis dan keras juga. Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden,” ujar Hilman.
“Suratnya Mana?”
Hilman menegaskan bahwa persoalan yang ia pertanyakan bukan isi pernyataan Presiden, melainkan dasar administrasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan resmi terkait kuota haji.
“Nah, poin saya waktu itu adalah, ‘Suratnya mana?’” ujar Hilman.
Pada saat itu, informasi mengenai tambahan kuota 20.000 jemaah sudah beredar luas dan ikut menjadi bagian dari persiapan pembahasan di Panja.
Namun Hilman mengatakan Direktorat Jenderal PHU belum memperoleh notifikasi formal yang dapat dijadikan dasar administratif.
“Jadi narasinya sudah menggembirakan, bergulir ke mana-mana, tetapi secara formal kami tidak pernah mendapatkan notifikasi,” kata Hilman.
Hilman bahkan mengaku sempat menerima telepon dari Deputi Menteri Haji Arab Saudi yang mengucapkan selamat atas tambahan kuota untuk Indonesia. Meski demikian, ia tetap meminta kepastian melalui jalur resmi.
Sudah Kirim Surat, Notifikasi Formal Tak Kunjung Datang
Hilman mengatakan dirinya mengirim surat untuk meminta kepastian mengenai tambahan kuota tersebut.
“Seminggu sebelumnya saya mengirimkan surat ke sana meminta kepastian. Itu atas tanda tangan Dirjen kepada Wakil Menteri atau Deputi Menteri Haji. Benar, enggak ada kuota tambahan tersebut?” kata Hilman.
Namun, menurut kesaksiannya, surat resmi yang ditunggu tidak juga diterima hingga rangkaian pembahasan Panja selesai.
“Tetapi sampai akhir panja, pertemuan terakhir, surat itu tidak keluar,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Hilman pada awalnya memilih tidak menetapkan total kuota Indonesia menjadi 241.000 jemaah.
“Waktu itu awalnya saya mau bertahan. Saya tidak mau memutuskan 241.000 karena tidak ada dasar sama sekali, Pak,” kata Hilman.
Akhirnya Diputuskan Secara Politik
Situasi kemudian berubah menjelang keputusan akhir Panja. Hilman mengatakan Ketua Panja DPR saat itu menyampaikan agar angka kuota ditetapkan secara politik supaya pembahasan tidak kembali dilakukan pada tahun berikutnya menjelang pemilu.
“Nah, baru kemudian beberapa saat sebelum diputuskan, disampaikan oleh Ketua Panja DPR waktu itu, ‘Ya sudah, kita putuskan dulu atau putuskan saja secara politik biar tidak ada lagi pertemuan-pertemuan pada tahun berikutnya karena mau pemilu’,” kata Hilman.
Hilman menyebut keputusan akhirnya menggunakan komposisi sebagaimana pembagian kuota reguler dan khusus sebelumnya, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
“Karena mau diputuskan secara politik, ya akhirnya kita sepakat diputuskan secara politik, Pak. 92 persen, 8 persen,” ujar Hilman.
Kesaksian Hilman menunjukkan bahwa pembahasan tambahan kuota haji 2024 tidak hanya menyangkut jumlah jemaah, tetapi juga persoalan dasar administrasi dan mekanisme pengambilan keputusan sebelum angka tersebut akhirnya ditetapkan.