MADANINEWS.ID, BANDUNG — Ekosistem kuliner halal di Jawa Barat terus diperluas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan meresmikan tiga Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat atau Zona KHAS baru.
Tiga kawasan baru tersebut berada di Kantin Gedung Sate, MAN 1 Kota Bandung, dan Masjid At-Thohir. Dengan tambahan itu, jumlah Zona KHAS di Jawa Barat kini mencapai 12 lokasi.
Kawasan tersebut tersebar di berbagai jenis tempat, mulai dari rumah sakit, universitas, destinasi wisata, pusat kuliner, perkantoran hingga rest area.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan keberadaan Zona KHAS tidak boleh berhenti hanya sebagai penanda atau label halal pada sebuah kawasan kuliner.
Menurutnya, konsep Zona KHAS harus memastikan produk yang dijual halal, aman dikonsumsi, diolah secara sehat, serta didukung lingkungan yang bersih dan pelayanan yang baik.
“Zona KHAS bukan sekadar papan nama atau label halal, tetapi harus menjadi standar baru yang memastikan halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya,” kata Erwan dalam kegiatan KHASANAH di Gedung Sate, Bandung, Senin (31/8/2026).
Potensi Besar dari 2,5 Juta UMKM Kuliner
Pengembangan Zona KHAS memiliki basis ekonomi yang besar di Jawa Barat.
Hingga Juni 2026, tercatat sekitar 2,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner di provinsi tersebut. Selain itu, sekitar 2,8 juta produk telah memperoleh sertifikat halal.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah tidak semata-mata berbicara tentang pengembangan satu sektor tertentu.
Menurutnya, ekosistem tersebut juga dapat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Bagi Bank Indonesia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bukanlah semata-mata mengenai pengembangan sebuah sektor. Lebih dari itu, ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Muslimin dalam rilisnya.
Secara nasional, sekitar 27 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III 2025 berkaitan dengan aktivitas dalam halal value chain atau rantai nilai halal.
Potensi tersebut, menurut Muslimin, perlu diperkuat dengan menghubungkan semakin banyak pelaku usaha ke dalam rantai nilai halal.
Dengan begitu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk memenuhi regulasi, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing, serta memperluas akses pasar UMKM.
Zona Halal Masuk Sekolah hingga Kantor Pemerintahan
Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Helma Agustiawan S mengatakan, Zona KHAS menjadi salah satu instrumen untuk mendekatkan ekosistem ekonomi syariah dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kawasan tersebut dirancang sebagai sentra kuliner yang memenuhi aspek halal, keamanan pangan dan kesehatan.
Jawa Barat juga tercatat sebagai provinsi yang menghadirkan Zona KHAS pertama di Indonesia, yakni di Valkenet, Kota Bandung.
Tiga Zona KHAS terbaru ditempatkan di lingkungan yang berbeda. Kantin Gedung Sate mewakili lingkungan pemerintahan, MAN 1 Kota Bandung berada di lingkungan pendidikan, sedangkan Masjid At-Thohir menjadi bagian dari pengembangan ekosistem halal di ruang publik dan keagamaan.
Muslimin menilai pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterhubungan antarelemen.
Ekosistem tersebut mencakup gaya hidup halal, pelaku usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, industri keuangan hingga filantropi Islam.
Digitalisasi transaksi, termasuk penggunaan QRIS, juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan ekonomi syariah kepada masyarakat.
Jabar Mulai Gerakan Wakaf Digital
Pengembangan ekosistem syariah Jawa Barat tidak berhenti pada perluasan Zona KHAS.
Dalam kegiatan KHASANAH 2026, Jawa Barat juga memulai Gerakan Wakaf Digital.
Program tersebut diarahkan untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam wakaf melalui kanal digital sekaligus memperkuat literasi mengenai wakaf produktif dan sosial, terutama di kalangan generasi muda.
Penguatan sektor wakaf menjadi salah satu perhatian setelah Jawa Barat kembali menjadi Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2026 untuk kedua kalinya.
Pada tahun yang sama, Jawa Barat juga meraih juara ketiga untuk kategori Zona KHAS. Namun, sektor wakaf masih dinilai membutuhkan penguatan.
Erwan mengatakan penghargaan tersebut tidak seharusnya menjadi tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat.
“Capaian Juara Umum Anugerah Adinata Syariah juga bukanlah tujuan akhir, melainkan energi untuk terus memperluas dampak ekonomi syariah bagi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan,” kata Erwan.