MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai mengintensifkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M dengan menekankan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan jemaah semakin aman, sehat, dan berkualitas menjelang musim haji mendatang.
Kesiapan tersebut ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M yang digelar secara hybrid pada Senin (27/1).
“Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Seluruh proses harus terintegrasi dan mengacu kepada regulasi yang ada, untuk mewujudkan haji yang aman, sehat, khusyuk, serta memberikan kemaslahatan bagi umat,” ujar Warsito dikutip dari keterangan resmi Kemenko PMK Jumat (30/01).
Empat Pilar Haji 2026: Khusyuk, Aman, Sehat, dan Berdaya Guna
Dalam rapat tersebut, Warsito menjelaskan pemerintah menetapkan empat pilar utama sebagai landasan penyelenggaraan haji 2026, yakni:
-
kekhusyukan ibadah
-
keamanan dan keselamatan jemaah
-
kesehatan jemaah
-
kemaslahatan dan ekosistem haji
Pilar kekhusyukan akan diarahkan melalui bimbingan dan pendampingan keagamaan yang lebih terencana. Sementara aspek keamanan mencakup perlindungan jemaah sepanjang perjalanan, mulai dari transportasi hingga layanan di Arab Saudi.
Untuk pilar kesehatan, pemerintah menyiapkan pelatihan sejak awal keberangkatan, termasuk pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi.
Adapun kemaslahatan ditujukan agar penyelenggaraan haji juga berdampak sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga melaporkan perkembangan pelatihan Petugas Haji Reguler yang telah diikuti sebanyak 1.636 peserta. Hampir seluruhnya disebut sudah menyelesaikan tahapan pelatihan.
Pembinaan dilakukan melalui penguatan fisik, materi teknis, praktik lapangan, hingga peningkatan kemampuan bahasa Arab.
Pelunasan Biaya Haji dan Integrasi Data Terus Dikebut
Selain kesiapan petugas, progres pelunasan biaya haji reguler dan khusus juga terus dipercepat, termasuk penyelesaian layanan transportasi serta akomodasi di Arab Saudi.
Integrasi data jemaah diperkuat melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang terhubung dengan sistem Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi.
Hingga 26 Januari 2026, pelunasan jemaah reguler tercatat lebih dari 100 persen, yakni 209.790 jemaah (103,18 persen) serta 33.214 jemaah cadangan.
Sementara progres input pemvisaan mencapai 149.954 jemaah (73,75 persen). Untuk petugas haji, sebanyak 4.377 orang (99,1 persen) telah terinput dalam sistem Nusuk.
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Capai Lebih dari 100 Persen
Dari sisi kesehatan, pemeriksaan istitha’ah telah dilakukan secara nasional melalui fasilitas kesehatan.
Dari total 203.320 jemaah reguler, sebanyak 217.547 jemaah telah dinyatakan lolos istitha’ah kesehatan. Surplus tersebut disiapkan untuk mengakomodir jemaah cadangan.
Pemerintah juga menyiapkan obat-obatan, vaksin, serta tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri.
Kemenko PMK turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan layanan transportasi dari daerah menuju embarkasi.
Evaluasi implementasi dukungan daerah akan terus dilakukan agar pelayanan jemaah semakin merata.
“Kemenko PMK akan terus mengoordinasikan penyelenggaraan haji melalui tiga pilar, yaitu pelaksanaan haji, pengawasan haji, dan penguatan ekosistem haji. Koordinasi ini akan dilanjutkan melalui rapat-rapat teknis berikutnya,” kata Warsito.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, BPKH, BPJS Kesehatan, hingga PT Angkasa Pura Indonesia.
