MADANINEWS.ID, Jakarta – Pemerintah mulai berbenah serius dalam tata kelola haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah RI resmi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji terbebas dari praktik korupsi, manipulasi, maupun rente.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung Presiden.
“Hari ini kami melakukan perbicaraan awal antara Kementerian Haji dan Kejaksaan Agung yang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan melekat oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/9).
Awasi Titik Rawan Pengadaan
Menurut Dahnil, Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Pak Jamintel sudah mendengarkan secara rinci titik-titik kritis itu dan kami secara terbuka menyampaikan area yang harus diawasi secara ketat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.
Ia menambahkan, Kejaksaan akan menempatkan personel khusus untuk mengawasi proses pengadaan di kementerian, termasuk memperkuat fungsi Inspektorat Jenderal. Bahkan, beberapa personel dengan pengalaman di KPK juga bakal diperbantukan.
“Selain pengawasan, Kejaksaan juga akan menugaskan personel yang memiliki pengalaman dan rekam jejak bersih untuk memperkuat fungsi Inspektorat Jenderal dan pengawasan di kementerian kami,” jelas Dahnil.
Dahnil menegaskan kerja sama ini adalah bagian dari reformasi total tata kelola haji dan umrah.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Karena ini perintah Presiden, maka mau tidak mau harus dijalankan,” tegasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, memastikan pihaknya siap membantu pengawasan.
“Titik-titik mana saja yang rawan, kita fokus pada titik-titik itu, diharapkan penyelenggaraan haji ini dapat menjadi lebih clean, lebih tertata, kelolanya dengan baik,” ujarnya.
Setelah pertemuan awal ini, akan digelar tindak lanjut antara Menteri Haji dan Jaksa Agung melalui penandatanganan MoU resmi.