MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi mengajak media Indonesia untuk menyelaraskan informasi tentang haji dan umrah dalam satu sistem yang terintegrasi. Ajakan itu disampaikan dalam lokakarya khusus bagi jurnalis yang digelar di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Al-Manakhra, menegaskan pentingnya membangun sistem informasi yang terpusat dan valid agar jamaah tidak bingung.
“Tujuan kita melaksanakan workshop ini adalah untuk membuat dan menyelaraskan sistem informasi tentang haji dan umrah menjadi satu sumber,” kata Hassan dalam sambutannya.
Menurut Hassan, penyebaran informasi yang tidak akurat tentang haji dan umrah bisa menimbulkan keresahan. Karena itu, media diminta hanya merujuk pada sumber resmi.
“Jika informasi soal pelaksanaan haji yang diberikan itu benar, maka ini akan membuat jamaah nyaman dan tenang. Sebaliknya, jika informasi yang diberikan tidak valid, maka jamaah haji dan umrah akan merasa tidak nyaman dan aman,” jelasnya.
Hassan juga menekankan komitmen pemerintah Saudi dalam membangun kerja sama jangka panjang dengan media Indonesia, terutama untuk menyukseskan penyelenggaraan haji dan umrah di tahun-tahun mendatang.
Usulan Media Center dan Kendala di Lapangan
Dalam sesi diskusi, sejumlah jurnalis menyampaikan masih adanya kesulitan dalam memperoleh informasi yang tepat soal teknis pelaksanaan haji. Salah satu usulan yang muncul adalah pembentukan Media Center sebagai sumber informasi langsung yang bisa dipercaya.
Lewat pusat informasi ini, jurnalis berharap dapat melakukan konfirmasi cepat terhadap isu-isu yang beredar, sekaligus memverifikasi fakta di lapangan.
Manajer Media Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Moath, mengatakan bahwa informasi resmi seputar haji dan umrah dapat diakses melalui:
-
Situs web resmi Kementerian Haji dan Umrah
-
Akun media sosial resmi Kementerian
-
Kementerian Media Arab Saudi
-
Kantor Berita Saudi (SPA)
Di akhir workshop, Moath juga menyampaikan sejumlah pedoman dari Otoritas Regulasi Media Saudi, salah satunya terkait aturan peliputan selama musim haji.
Media wajib merujuk pada sumber resmi seperti juru bicara instansi pemerintah
Penggunaan drone dilarang keras, kecuali memiliki izin resmi
Pemasangan CCTV di hotel juga memerlukan izin dari pemerintah Saudi
Melalui lokakarya ini, Saudi berharap ke depan informasi publik tentang haji dan umrah dapat lebih tertib, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat dengan cara yang benar.