MADANINEWS.ID, Yogyakarta – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, mengungkap praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menegaskan, ini bukan sekadar isu, tapi sudah jadi laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak kartel-kartel bermain dalam penyelenggaraan haji, sudah kami laporkan kepada Presiden,” kata Gus Irfan dalam acara di Yogyakarta, Minggu (20/7/2025).
Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo telah memberi arahan agar pengelolaan haji ke depan berpihak sepenuhnya kepada umat, bukan kepada oknum atau kelompok tertentu. Salah satu langkah besar yang akan diambil adalah mengalihkan seluruh kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji mulai tahun 2026.
“Presiden ingin ke depan pengelolaan penyelenggaraan haji benar-benar diutamakan untuk kepentingan umat. Tidak boleh lagi ada kartel dan oknum yang bermain,” tegasnya.
BP Haji, lanjut Irfan, ingin memastikan semua layanan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menyoroti pula adanya dugaan penyelewengan tarif manasik yang melebihi batas wajar.
“Sudah ditetapkan batas biaya atas yang boleh dibebankan ke jemaah haji adalah Rp 3.500.000, tapi dalam praktiknya ada KBIH yang menarik lebih dari batas biaya atas tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik-praktik menyimpang yang pernah terjadi tidak boleh terulang. “Kami tak ingin semua itu terjadi lagi, kami akan serius melayani jemaah haji,” ucapnya dengan nada tegas.
Kartel Juga Bermain di Luar Negeri
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga menyinggung keberadaan kartel dalam pengelolaan haji. Bahkan, menurutnya, kartel itu tidak hanya bermain di Indonesia, tapi juga terhubung dengan jaringan luar negeri.
“Memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan,” ujar Dahnil saat melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang pada 26 Mei 2025 lalu.
Langkah reformasi besar di sektor penyelenggaraan ibadah haji kini tinggal menunggu waktu. BP Haji mengklaim siap membersihkan praktik-praktik bermasalah demi pelayanan yang lebih adil dan berintegritas bagi seluruh jemaah.