MADANINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung pemberantasan praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam diskusi Fraksi PKS DPR RI bertajuk “Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji” di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
“Saya sebutkan Pak, ini ada kartel, di perhajian kita ada kartel. Apa jawab Presiden pada saya? Udah, kau babat aja. (Saya menjawab) Pak ini kartel loh, kartel itu besar, punya semua sumber daya yang ada. Bisa-bisa dibabat balik,” kata Dahnil.
Kartel Haji Bikin Sistem Jadi Kotor
Dahnil mengungkapkan, temuan soal kartel ia sampaikan langsung ke Presiden usai mempelajari praktik penyelenggaraan haji 2025. Menurutnya, perintah tersebut muncul dari komitmen Presiden untuk menjadikan penyelenggaraan haji bebas manipulasi dan korupsi.
“Concern Presiden itu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu bersih dari praktik manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberantasan kartel adalah fondasi utama dalam membangun sistem haji yang berintegritas. Tanpa integritas, semua SOP terbaik pun tidak akan berarti.
“Oleh sebab itu, seperti pesan Presiden, ini wajah lembaga kalian (BP Haji), wajah utamanya itu harus integritas. Kalau tidak, maka siap-siap SOP yang kami buat sebagus apa pun tidak ada artinya,” ucapnya.
Dahnil juga mengungkap bahwa praktik manipulatif masih marak di lapangan, termasuk penggunaan dokumen palsuuntuk mempercepat antrean haji.
“Bahkan, KTP bisa jadi palsu, surat nikah bisa palsu, paspor bisa palsu. Praktik ini ditemukan dan saya dengarkan langsung presentasi dari teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu. Bayangkan, surat nikah bisa palsu untuk haji,” ungkapnya.
Ia menyebut modus yang kerap terjadi adalah seseorang mengaku sebagai mahram untuk bisa masuk kuota haji, padahal belum menikah secara sah.
“Terdapat oknum yang mengisi antrean haji yang tersisa, dengan alasan mahram dari pasangannya yang telah masuk dalam antrean, padahal mereka belum menikah,” bebernya.
Dalam waktu dekat, BP Haji diproyeksikan akan mengambil alih sepenuhnya tugas penyelenggaraan haji pada tahun 2026, menggantikan peran Kementerian Agama. Namun tantangan terbesarnya, menurut Dahnil, bukan hanya logistik dan teknis, melainkan menumbuhkan budaya integritas dari dalam sistem.