Madaninews.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) membuka open bidding (rekrutmen terbuka) dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya. Ketiga posisi itu akan diisi masing-masing dalam tingkatan eselon pertama, yakni Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, dan Deputi Bidang Pengawasan.
Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, tujuan diselenggarakannya rekrutmen terbuka ini, adalah untuk membenahi struktur kelembagaan Kemenkop. Hal itu juga didorong oleh tantangan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk membangun perekonomian nasional dengan mengarusutamakan koperasi, UKM, dan UMKM.
“Bagian dari strategi besar untuk pembenahan kelembagaan Kemenkop untuk menjawab tantangan Pak Presiden mendorong pengarusutamaan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Menkop Teten kepada media dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Rangkaian Proses Rekrutmen
Dalam proses rekrutmen, peserta harus memenuhi persyaratan yang ada. Baik Persyaratan JPT Madya untuk PNS dan Persyaratan JPT Madya untuk Non PNS. Selanjutnya, mereka harus melengkapi persyaratan administrasi di website www.kemenkopukm.go.id. Sementara itu pendaftaran seleksi melalui website http://kepegawaian.depkop.go.id/jobbiding/:
Secara umum, proses rangkaian rekrutmen adalah sebagai berikut. Pertama. Pengumuman, pendaftaran, dan penyampaian berkas administrasi dilaksanakan 20 Januari-4 Februari. Kedua. Seleksi administrasi 5-11 Februari. Ketiga. Pengumuman hasil seleksi administrasi 12-14 Februari. Keempat. Uji kompetensi dan penulisan makalah 19-21 Februari. Kelima. Wawancara dan tes kesehatan 24-25 Februari. Keenam. Pengumuman hasil akhir 28 Februari.
Dilakukan Secara Terbuka
Menurut Menkop Teten kembali, proses rekrutmen dilakukan terbuka dan disiarkan secara terang-terangan.
“Open bidding jangan diam-diam karena informasinya harus tersebar luas supaya bisa memberi kesempatan ke semua pihak. Ingin lebih transparan agar mudah diawasi semua pihak, nantinya ada kepercayaan dan hasilnya jadi objektif,” ungkapnya.
Kemenkop ingin mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, berpengalaman, dan punya komitmen serta dedikasi untuk memperjuangkan koperasi dan UMKM.
“Supaya kami bisa merekrut orang-orang yang kompeten untuk memperjuangkan koperasi dan UMKM, dari PNS maupun non-PNS. Terutama ,non-PNS ya yang sudah punya prestasi di swasta,” jelas Teten.
Dengan alasan tersebut, harapannya proses seleksi bisa dilakukan secara transparan. Jika ada kandidat yang kurang baik, Kemenkop bisa meminta masukan-masukan guna mempertimbangkan lolos atau tidaknya peserta tersebut.*