MADANINEWS.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 tahun depan tepatnya pada Rabu-Sabtu (26-29/02/2020) di Bangka Belitung. Kongres tersebut akan mengusung tema “Menyongsong Arah Baru Perjuangan Umat Islam Indonesia 5 Tahun ke Depan”.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin menjelaskan beberapa hal yang akan dibahas di kongres, sesuai dengan tema, terutama mengenai sikap politik umat Islam.
“Kami menggelar Rapat Pleno ke-46 Dewan Pertimbangan MUI dengan tujuan membahas tema Kongres Umat Islam 2020. Bagaimana umat Islam mengantisipasi dinamika kebangsaan, khususnya politik,” jelasnya dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Noor Ahmad menambahkan, KUII ke-7 akan meneruskan ide-ide yang dimiliki MUI dalam menentukan arah umat Islam Indonesia. Ia juga berharap hasil diskusi dalam kongres nanti akan menjadi sebuah arah baru dalam memperkuat perjuangan umat Islam.
“Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan bahwa selama ini sudah terjadi distorsi, deviasi, disorientasi terhadap cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 45. Dalam konteks itu, kemudian yang jadi problem kebangsaan ada banyak,” katanya.
Din menuturkan pada bidang politik telah terjadi banyak permasalahan seperti kompetisi politik transaksional, oligarki politik, kapitalisasi politik, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa waktu terakhir telah terjadi kontestasi politik yang tidak seimbang dengan berdasarkan pada modal.
“Akibatnya banyak tokoh-tokoh Islam kalah bersaing karena tidak punya modal uang. Kemudian terjadi munculnya tokoh-tokoh politik instan,” jelasnya.
Lalu, dalam bidang ekonomi, ia mengatakan telah terjadi penyimpangan besar-besaran dari pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut asas kekeluargaan. “Kita menjadi ekonomi yang kapitalistik,” ujarnya