MADANINEWS.ID, Jakarta – Menkop dan UKM Teten Masduki menegaskan pemerintah bertekad menjadikan UMKM yang jumlahnya 62,9 juta itu sebagai pelaku bisnis yang diperhitungkan.
“Karena itu saya merangkul semua pihak seperti OJK dan perbankan, usaha besar dan Kementerian terkait untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi baik dari segi avalis atau pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk sampai pemasarannya”, kata Menkop dan UKM Teten Masduki usai membuka INA Shop dan Munas Hippindo (Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), di PRJ Kemayoran Jakarta, Kamis (31/10).
Sistem Skim Pendanaan Bagi UMKM Belum Efisien
Teten menegaskan meskipun saat ini sudah ada skim pendanaan buat UMKM seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), namun masih diperlukan sistem yang lebih efisien dan masif sehingga dampaknya akan terasa bagi UMKM yang jumlahnya puluhan juta itu.
“Pendanaan macam KUR itu kan satu persatu debitur, jadi istilahnya kurang nendang bagi UMKM,” katanya. Hal itu mengingat rentang jumlah UMKM yang banyak mencapai jumlahnya 62,9 juta.
“Saya lagi desain bagaimana Kemenkop dan UKM bisa mensupport semua itu UMKM. Saya ingin ada agregasi dalam menangani UMKM ini sehingga UMKM tidak hanya stagnan, bisa naik kelas. Saya juga harus tumbuhkan bibit wirausaha baru. kalau orang mau usaha pasti dari start- up, karena rasio wirausaha kita juga masih kecil”, tambahnya.
Teten menjelaskan, puluhan juta UMKM itu nanti diwujudkan dalam kluster-kluster berdasarkan produksinya seperti pangan, hasil laut, pertanian, kuliner, garmen sampai kerajinan. “Saya punya modal tanah yang luas, 12,7 juta hektare untuk petani yaitu program tanah kehutanan sosial. Nanti misalnya 200 hektare digarap petani untuk produksi buah untuk ekspor, maka petani petani itu sudah menjadi usaha besar atau naik kelas, tinggal saya bekerjasama dengan usaha besar sebagai offtakernya”, kata Teten.
Online Tetap Butuhkan Offline
Kepada Hippindo, Teten meminta kepada para penyewa pusat perbelanjaan ini untuk lebih banyak menyerap produk UMKM, tentunya yang berkualitas dan memenuhi standar pasar.
“Para UMKM ini kan rata-rata tidak memiliki toko. Mereka baru sedikit tertolong dengan adanya online, namun mereka masih tetap membutuhkan offline,” kata Teten.
Teten meminta produk-produk UMKM jangan hanya dipajang ditempat-tempat yang kurang strategis, namun ditempatkan di etalase premium di mall atau pusat perbelanjaan.
“Untuk pasar luar negeri, pemerintah juga akan membantu UMKM dengan menyediakan warehouse di luar negeri yang bisa di sewa UMKM dengan biaya murah. Ini sudah dilakukan Thailand dalam menaikkelaskan UMKM di negara itu,” kata Teten.
45 Atase Perdagangan Luar Negeri Siap Dimanfaatkan UMKM
Sementara itu staf ahli bidang Pengamanan Oasar Kemendag Sutriono Edi mengatakan
dalam perekonomian global yang cenderung menurun saat ini, tantangan bagi pelaku usaha cepat berubah. Pasar yang dulunya banyak membeli produk seperti makanan, kini mulai bergeser pada produk traveling, kecantikan. Apalagi dengan adanya e commerce yang membuat konsumen bisa memesan dari rumah.
Namun katanya, penjualan di ritel bisa dikawinkan antara online dan offline.
Pengelola gerai juga disarankan melakukan inovasi misalnya dengan kurasi, desain interior, menyediakan spot spot menarik, meningkatkan pelayanan dan pengunaan casheles payment.
“Kami di Kemendag memiliki 45 atase pedagangan di LN. kami harap bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin go internasional manfaatkan,” katanya.
Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan, IHIPINDO akan jadi partner pemerintah dalam uoaya menaikkelaskan UMKM. ” Kami siap mennyediakan tempat premium di mall, rest area buat UMKM. Kami juga siap membuka gerai gerai di pusat perbelanjaan di luar negeri, dimana produk UMKM akan menjadi baeang yang akan dijual tentunya dengan memenuhi standard pasar”, tambahnya.*(Ed.i)