MADANINEWS.ID, LOMBOK – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan menggelar Evaluasi Dokumen, Pemvisaan, dan Mecca Route di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 11–13 Juli 2026. Evaluasi tersebut difokuskan untuk menghimpun berbagai pengalaman dan kendala selama operasional haji 2026 sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji berikutnya.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan menegaskan setiap evaluasi harus menghasilkan langkah perbaikan yang nyata dan dapat diimplementasikan.
“Kita baru belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap kekompakan dan kebersamaan ini menjadi gaya kerja kita. Dokumennya lancar, visanya lancar, sehingga pelayanan kepada jemaah juga semakin baik,” ujar Ian.
Menurut Ian, seluruh persoalan yang muncul selama operasional haji perlu diinventarisasi agar dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
“Kalau bisa hasilnya terukur. Kita saling studi banding dalam menyelesaikan masalah sesuai bidang masing-masing, terutama di bagian dokumen dan pemvisaan, sehingga pondasi pelayanan kita semakin kokoh. Fokus kita harus terus berlanjut, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tegasnya.
Libatkan 128 Peserta dari Berbagai Instansi
Forum evaluasi tersebut diikuti oleh 128 peserta yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Otoritas Bandar Udara, JMA Syariah, BBKK Soekarno-Hatta, serta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Haji dan Umrah dari seluruh Indonesia.
Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Khairun Naim menyampaikan bahwa layanan dokumen, pemvisaan, dan Mecca Route pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M berjalan dengan baik berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Pelaksanaan Mecca Route berjalan dengan lancar. Embarkasi Makassar yang baru pertama kali melaksanakan layanan ini juga mampu berjalan dengan baik berkat kerja sama yang solid bersama Kantor Wilayah dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Tantangan di Lapangan Jadi Bahan Evaluasi
Dalam forum tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Amin mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang dihadapi selama musim haji, terutama terkait kondisi geografis wilayah NTB.
Ia mencontohkan adanya kasus jemaah yang tertinggal paspor sehingga petugas harus menempuh perjalanan hingga belasan jam untuk mengambil dokumen tersebut.
“Ada jemaah yang tertinggal paspor sehingga waktu tempuh perjalanan sampai 12 jam sekali jalan. Jika harus kembali ke Mataram, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 24 jam pulang-pergi. Namun berkat persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari, kendala-kendala seperti itu dapat diminimalkan sehingga operasional tetap berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Menurut Amin, evaluasi menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan Kementerian Haji dan Umrah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Kami terus mengevaluasi dan terus berbenah sehingga dedikasi yang kami berikan benar-benar berdampak bagi jemaah. Tujuan kami semata-mata adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan penyempurnaan layanan dokumen, pemvisaan, dan Mecca Route, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas pada penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
