MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim melalui pengembangan ekosistem halal yang kompetitif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas kolaborasi internasional melalui penyelenggaraan International Islamic Expo (IIE) 2026.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Masruroh, mengatakan ajang tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kemitraan sekaligus membuka peluang kerja sama baru dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di tingkat global.
“Ini merupakan momentum untuk memperkuat kemitraan, bertukar gagasan, serta membuka peluang kolaborasi baru dalam pengembangan Muslim-friendly tourism dan ekosistem halal global,” kata Masruroh dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (28/6/2026).
Perkuat Jejaring Industri Halal Global
Pameran dan forum bisnis internasional yang digelar pada 26–28 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) tersebut mempertemukan pelaku industri pariwisata, penyelenggara perjalanan umrah dan haji, asosiasi, investor, buyer, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai negara.
Menurut Masruroh, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperluas jejaring, mempromosikan destinasi wisata Indonesia, serta membuka peluang investasi dan kolaborasi bisnis di sektor wisata ramah Muslim.
Ia menilai pertumbuhan wisatawan Muslim dunia membuka peluang besar bagi destinasi yang mampu menghadirkan layanan berkualitas, pengalaman wisata autentik, serta lingkungan yang inklusif.
Dengan kekayaan budaya, keindahan alam, ragam kuliner, dan keramahan masyarakat, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu destinasi unggulan dalam pasar wisata ramah Muslim dunia.
Indonesia Peringkat Kedua Destinasi Wisata Ramah Muslim
Masruroh mengatakan pengakuan internasional melalui Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 yang menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim peringkat kedua dunia menjadi bukti komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pariwisata nasional.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan mitra internasional dalam meningkatkan kualitas serta daya saing ekosistem pariwisata Indonesia. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra di dunia,” kata Masruroh.
Sejalan dengan itu, Kementerian Pariwisata terus memperkuat kesiapan destinasi, kualitas layanan, aksesibilitas, serta kolaborasi dengan pelaku industri agar mampu menjawab kebutuhan pasar wisata global yang terus berkembang.
Masruroh juga menilai International Islamic Expo memiliki arti strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mempertemukan pelaku usaha dan investor sekaligus memperluas jejaring bisnis yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, UMKM, hingga industri kreatif.
“Forum seperti ini memperkuat kemitraan internasional yang menjadi fondasi bagi pembangunan pariwisata yang semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Kementerian Pariwisata berharap penyelenggaraan International Islamic Expo 2026 mampu melampaui capaian tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan 2025, kegiatan ini diikuti lebih dari 120 peserta pameran dari 15 negara, menghadirkan 3.877 buyer dan 22.802 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp105 miliar.
Produk Halal di Destinasi Terus Diperkuat
Selain memperluas kerja sama internasional, Kementerian Pariwisata juga terus mendorong penguatan produk halal di berbagai destinasi wisata.
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata, Vinsensius Jemandu, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaku usaha di desa wisata agar menghadirkan produk-produk halal sekaligus mengurus sertifikasi halal.
“Kami sudah berbicara dengan para pelaku usaha di desa wisata agar betul-betul menyiapkan produk-produk halal, termasuk mengurus sertifikasi halal,” kata Vinsensius.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang berkualitas sekaligus ramah Muslim.
Pemerintah juga terus memantau ketersediaan produk halal pada sarana dan prasarana destinasi wisata, khususnya di 13 destinasi yang sedang dikembangkan sebagai destinasi ramah Muslim.
“Kemudian juga ada sarana dan prasarana di destinasi. Yang boleh kita sebut dalam kepariwisataan adalah extended service,” ucapnya.
Terkait produk makanan, minuman, hingga barang yang tersedia di sektor akomodasi dan jasa, Vinsensius mengatakan Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kita sedang membicarakan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH. Baru-baru ini ada sekitar 1.500 pelaku usaha di Sumatra Utara yang telah bekerja sama dengan kami untuk desa wisata maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Vinsensius.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan BPJPH telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi hingga 29 Mei 2026.
“Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai nilai pariwisata,” katanya.