MADANINEWS.ID, Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M resmi ditutup pada Kamis (31/7/2025). Setelah berlangsung selama empat hari, forum ini menghasilkan lima rekomendasi strategis yang akan jadi pijakan perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan, langsung membacakan hasil rekomendasi tersebut dalam penutupan Rakernas. Ia mengungkapkan bahwa pihak Arab Saudi memberikan apresiasi tinggi kepada Misi Haji Indonesia karena dinilai sukses menjalankan tugas di tengah masa transisi layanan haji.
“Koordinasi dan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan, peran petugas haji, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan jemaah terlayani dengan baik,” kata Nugraha.
Ini 5 Rekomendasi Penting Rakernas Evaluasi Haji 2025
1. Manajemen Manasik dan Petugas Haji
Poin pertama menyoroti perbaikan di aspek manasik, dam, dan rekrutmen petugas haji. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain penyusunan standar kompetensi pembimbing manasik, uji kompetensi, optimalisasi kurikulum manasik di KUA dan kabupaten/kota, serta proses rekrutmen petugas haji yang lebih transparan dan profesional.
2. Pemvisaan, Kesehatan, dan Transportasi Udara
Rekomendasi kedua menyasar manajemen pemvisaan dan istitha’ah kesehatan. Sinkronisasi dengan kebijakan visa Arab Saudi, pembatasan lansia di atas 70 tahun dengan syarat medis ketat, serta pembentukan crisis center saat operasional haji menjadi bagian dari rencana aksi.
3. Akomodasi dan Barang Bawaan di Arab Saudi
Rakernas juga menyoroti perlunya peningkatan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta manajemen barang bawaan jemaah jadi perhatian utama. Selain itu, Rakernas mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dengan produk-produk Indonesia.
4. Layanan Masyair dan Kartu Nusuk
Penguatan pengawasan terhadap syarikah, integrasi data Siskohat dengan e-Hajj, serta sosialisasi kartu Nusuk agar jemaah tidak bingung saat distribusi juga masuk rekomendasi keempat.
5. BPIH dan Pelunasan Bipih
Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pelunasan Bipih lebih awal menjadi rekomendasi terakhir. Koordinasi sejak dini dengan DPR RI dan BPKH dinilai penting agar sesuai dengan timeline Pemerintah Arab Saudi.
Rakernas yang digelar pada 28–31 Juli 2025 ini diikuti sekitar 450 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kemenag, hingga Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad.
Forum ini menjadi momen strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih sinergis, efektif, dan berkelanjutan ke depan.