MADANINEWS.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, mengadakan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Selasa (18/2/2025).
Pertemuan ini untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan haji, baik dari segi ibadah maupun pelayanan bagi jemaah. Dalam pertemuan tersebut, Hilman menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai masukan dan inovasi guna meningkatkan kualitas layanan haji.
Hilman menuturkan, PBNU menyampaikan beberapa usulan, salah satunya agar Indonesia dapat menyesuaikan layanan haji dengan perkembangan dan kebijakan terbaru yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, PBNU juga memberikan tanggapan terkait mekanisme tanazul terorganisir, dengan tujuan memastikan layanan yang diberikan tetap optimal bagi jemaah.
Untuk itu, kata Hilman, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, Kemenag akan menempatkan jemaah di hotel terdekat dengan Mina untuk memudahkan akses ke Jamarat.
“Sebagai bentuk perhatian terhadap jemaah lansia, kami akan menempatkan sebagian dari mereka di hotel terdekat di Mina. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik,” jelas Hilman.
“Dalam beberapa hari ke depan, kami akan melanjutkan pertemuan dengan organisasi masyarakat lainnya sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus diskusi mengenai penyelenggaraan haji,” lanjutnya.
Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah. Pemerintah Arab Saudi juga telah menetapkan kebijakan pelarangan anak-anak untuk berhaji. Kuota jemaah Indonesia pun telah disesuaikan dengan batas minimal usia yang ditetapkan.
Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz (Gus Alex) menyampaikan hal serupa. Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu, pihak Ditjen PHU mengkonsultasikan sejumlah ise terkait aspek-aspek ibadah haji seperti penyembelihan hewan qurban dam, skema murur, skema tanazul dan lain-lain. Termasuk juga mendiskusikan terkait desain penyelenggaraan haji pada masa depan.
“Dirjen PHU ingin bersinergi bersama PBNU untuk menyusun road map, bagaimana berbagai ruang lingkup terkait ekosistem haji dan umroh dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga pada waktunya penyelenggaraan haji dan umroh dapat meningkatkan layanan dan menjaga serta memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan umroh,” pungkasnya.