IBADAH.DI, Jakarta – Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. UKM telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis. Misalnya saja etika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.
Demikian seperti disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik dalam acara Talk Show dan Halal bi Halal bertajuk ‘UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi’ di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (10/07/2018).
Suryani menyatakan bahwa Indonesia yang mayoritas tingkap pendidikan tenaga kerjanya masih cukup rendah, harus bisa menjadikan UKM sebagai back bone (tulang punggung) dari pertumbuhan ekonominya.
“UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat dan merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat diperhitungkan,” kata Suryani.
Ia menambahkan peranan UKM juga sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertambahan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia.
“UKM merupakan unit usaha terbanyak di Indonesia dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 96,7 persen, kontribusi terhadap investasi mencapai 56 persen dan kontribusi pada PDB yang mencapai 57 persen lebih. Ini membuktikan bahwa kontribusi ukm pada perekonomian sudah jelas terlihat,” papar dia.
Kendati demikian Suryani mengakui, bahwa tantangan utama UKM adalah persoalan pasar. Menurutnya, banyak UMKM yang masih banyak bermain di tradisional market. Sementara di digital market, justru lebih banyak diisi oleh pemain pemain asing.
“Sebenarnya banyak cara untuk membuka pasar umkm. Misalnya APBN dan APBD itu coba saja serap pasar UMKM. Meskipun beda sedikit lebih mahal dari segi harga, tapi harus ada learning proses dan kesempatan yang diberikan kepada kita para UMKM,” ungkapnya.
Karenanya, kata Suryani, kedepan Ia bersama HIPPI ingin agar terjadi sinergi yang baik pemerintah dalam dua level.
“Pertama di level makro, ayo sama-sama bersinergi antara pemerintah dan swasta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada umkm. Kedua di level operasional yaitu bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada UMKM agar perkembangan UMKM di Indonesia terus maju,” pungkasnya