MADANINEWS.ID, YOGYAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa Muhammadiyah merespon penjajahan Palestina bukan dengan fisik melainkan bantuan donasi dan moral politik. Bagi Muhammadiyah, mendukung kemerdekaan sepenuhnya bagi rakyat Palestina itu berarti sebuah sikap yang konsisten dengan konstitusi kita.
“Mestinya bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa terbelah itu harus punya sikap yang sama. Kita punya sejarah panjang dijajah. Dan penjajahan ini sesungguhnya tragedi kemanusiaan paling pahit, paling kelam, paling zalim di muka bumi,” tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah ini dalam acara diskusi yang diselenggarakan Pascasarjana UMY pada Senin (24/05).
Watak penjajah bukan hanya menista bangsa dan negara lain, tapi juga menguruk seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Menurut Haedar Nashir, mestinya apabila sebuah negara telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan diakui oleh bangsa lain, seharunya penjajahan dihentikan.
“Kita bisa bertanya kepada negara Belanda dan juga Inggris. Kenapa setelah Indonesia merdeka masih juga datang dan melakukan agresi militer? Poin ini bisa ditarik ke peristiwa Palestina bahwa saat itu saja sudah lebih dari cukup menjajah, masih juga mau menjajah terus,” kata Haedar.
Angkara murka nafsu penjajah tidak pernah padam. Padahal, kata Haedar, kekuasaan yang menjajah bangsa lain bukan hanya menghancurkan semesta kehidupan tetapi juga melululantahkan dirinya sendiri. Haedar kemudian mengajak kepada seluruh bangsa agar memiliki posisi yang sama ketika ada sebuah bangsa yang terjajah.
Banyak nyawa telah melayang akibat konflik di Timur Tengah ini. Jadi, bolehlah ada elit bangsa yang membawa-bawa politik entah 2019 atau 2014, kenapa bisa kita menjadi kerdil bahwa Palestina bukan urusan kita?” tanya Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Haedar menyayangkan bila ada anak bangsa yang pro terhadap Israel. Bila mereka tidak sepakat konflik Israel-Palestina sebagai persoalan agama, Haedar mengingatkan bahwa konflik tersebut juga merupakan persoalan konstitusional.
“Di sinilah mestinya jangan sampai bangsa ini jadi pecah gara-gara mereaksi persoalan Palestina karena posisinya sudah jelas. Maka kami apresiasi pada pemerintah yang telah mengambil posisi yang tepat, konsisten untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina,” imbuhnya.