MADANINEWS.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal rekomendasi Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Syariah berdasarkan Pancasila. Menurutnya syariah sudah masuk di dalam Pancasila sila pertama. Dia menegaskan bahwa Pancasila tidak perlu ditambahi dengan hal lain.
“Syariah itu ada dalam sila pertama. Itu kan sudah rumusan dari pendiri bangsa. Tauhid di sana (Pancasila) juga sudah ada,” ujar Ryamizard setelah mengisi kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (13/8/2019).
Ryamizard mengatakan bagi umat Islam, Pancasila merupakan kompromi yang sudah final antara kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan kelompok kebangsaan.
“Menurut kyai dan ulama pejuang bangsa saat itu, Syariah Islam yang diajukan dalam Piagam Jakarta kemudian disepakati sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sama dengan syariah Islam. KH Wahid Hasyim, Tokoh ulama muda NU, putra dari KH Hasyim Asy’ari yang turut serta dalam merumuskan konsep dasar negara Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa konsep, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam,” jelas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Baca Juga: Ketua PA 212: NKRI Bersyariah Hanya Istilah, tidak Menghiangkan Pancasila dan UUD 1945
Dengan konsep tersebut, maka umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain.
“Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain,” papr Ryamizard.
Sebelumnya pada Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212 yang digelar di Sentul merekomendasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Syariah berdasarkan Pancasila. “Sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara,” kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Yusuf Muhammad Martak di Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Agustus 2019.
Rekomendasi yang dibacakan Yusuf Martak kala itu merupakan bagian dari 8 poin yang dihasilkan dalam acara Ijtima Ulama. Ia menyatakan sesungguhnya semua ulama ahlusunnah waljamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar maruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam.