MADANINEWS.ID, JENEWA-SWISS — Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan peran aktifnya dalam pemajuan dan pelindungan HAM baik di tingkat nasional maupun global yang dirangkum melalui sebuah tagline“Indonesia, a True Partner for Democracy, Development and Social Justice.
Hal tersebut disampaikan oleh Cecep Herawan, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang mewakili Menteri Luar Negeri RI, pada saat membuka kegiatan Pameran Foto dalam rangka penggalangan dukungan pada Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 di Jembatan Pasarelle, Sekretariat PBB di Jenewa tanggal 25 Juni – 5 Juli 2019.
Dirjen Cecep Herawan menekankan bahwa tema yang terangkum dalam tagline mencerminkan visi dan komitmen Indonesia di tingkat nasional maupun global untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam deliberasi HAM serta memajukan kerja sama internasional untuk memastikan upaya mekanisme HAM PBB berkontribusi terhadap stabilitas global, hubungan damai dan bersahabat antar bangsa, serta peningkatan kondisi untuk perdamaian, keamanan dan pembangunan sosial ekonomi.
Dipercayanya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM tidak hanya memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, namun juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk memagari kedaulatan NKRI.
Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia ini merupakan pengakuan terhadap kredibilitas Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di berbagai tingkatan.
Melalui pameran foto ini, diharapkan Indonesia dapat berbagi pengalaman dan capaian-capaian yang telah dilalui dalam upaya penegakan HAM di Indonesia selama ini.
Terdapat 5 negara kandidat untuk menduduki 4 kursi keanggotaan di Dewan HAM PBB Periode 2020-2022, yaitu Indonesia, Republik Korea, Irak, Jepang dan Kepulauan Marshall untuk Grup Asia Pasifik. Pemilihannya sendiri akan berlangsung melalui proses pemungutan suara pada bulan Oktober 2019 di Sekretariat PBB di New York.
Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara yang dipilih melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB. Jika terpilih, Indonesia akan menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut.