MADANINEWS.ID, JAKARTA – Akses perjalanan kereta api ke Provinsi Xinjiang, China, yang selama ini sangat ketat, ditutup tanpa batas waktu mulai 22 Oktober. Hal ini memicu spekulasi adanya upaya China menutupi keberadaan kamp-kamp tahanan massal bagi warga Muslim Uighur di sana.
Dilansir dari ABC News, para tahanan Muslim itu sedang dipindahkan ke berbagai penjara di provinsi-provinsi yang jauh.
Dalam beberapa waktu belakangan, China memang menjadi sorotan internasional karena tindakan keras terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut negara.
Sekitar dua juta penduduk, termasuk satu juta Muslim Uighur atau sekitar 10 persen dari populasi, ditahan di kamp-kamp yang penuh sesak di Xinjiang.
Kelompok-kelompok HAM menyatakan tahanan tersebut dipenjara tanpa tuduhan dan dipaksa menjalani pendidikan ulang politik.
Penduduk minoritas lainnya hidup dalam kondisi berat, diawasi tak henti-hentinya dan dibatasi ruang geraknya.
Laporan itu menyatakan, para tahanan dipindahkan ke Provinsi Gansu serta daerah lain, termasuk Heilongjiang, ribuan kilometer dari sana.
Disebutkan, China menggunakan taktik ini untuk lebih mengendalikan penduduk Muslim serta mengontrol arus informasi tentang pelanggaran HAM.
James Leibold, spesialis China di La Trobe University, mengatakan kecaman dunia atas isu ini “mempermalukan” Beijing.
Namun, Leibold menyebut, Pemerintah China sama sekali tak berniat mendengarkan desakan dunia internasional untuk mengizinkan pemantau HAM independen memasuki wilayah itu.
“Mereka berencana mempersulit untuk mengetahui apa yang terjadi pada warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya yang menghilang dari rumah dan masuk ke tahanan,” katanya.
Menurut laporan Radio Free Asia, transfer para tahanan dimulai awal tahun ini. Laporan penutupan akses kereta api diperkirakan jadi petunjuk meningkatnya operasi tersebut.
Koran resmi Pemerintah China, People’s Daily, mengumumkan penjualan tiket penumpang yang datang dan keluar dari Xinjiang akan ditangguhkan mulai 22 Oktober.
Sumber-sumber di Gansu dan provinsi-provinsi tetangga menyatakan kereta api masih tampak keluar-masuk Xinjiang, tapi mengangkut penumpang yang tidak membayar.
Sebuah lokasi wilayah pertanian bernama Li Xin di Gansu mendapat perhatian karena disebut-sebut sebagai lokasi pemindahan penduduk Muslim.
Leibold menjelaskan, penghentian penjualan tiket kereta dan penutupan jalan yang tiba-tiba, menunjukkan adanya upaya memindahkan orang dalam jumlah besar.
Radio Free Asia menyatakan, 300.000 tahanan etnis minoritas akan diangkut dalam beberapa pekan mendatang, sementara tahanan dari provinsi lain akan mengisi kekosongan penjara di Xinjiang.
“Ini masalah besar secara logistik,” ujar peneliti China di University of Sydney, David Brophy, kepada ABC News, Rabu (10/10/2018).
“Dampaknya bukan hanya pada transportasi keluar-masuk Xinjiang, tetapi juga di sekitarnya,” katanya.
Menurut Brophy, pemindahan tahanan dari tempat lain ke Xinjiang mengindikasikan kebijakan ini lebih untuk mengendalikan tahanan Muslim, bukan kepadatan penjara.
China tidak pernah mengakui keberadaan kamp-kamp tahanan ini. Mereka berdalih kebijakan kerasnya di Xinjiang untuk melawan terorisme.
Wilayah ini sejak lama dikenal memiliki gerakan separatis.
Namun menurut Leibold, pendekatan China terhadap apa mereka disebut sebagai “virus ekstremisme” tampak semakin radikal.
“Strategi ini tampak sebagai upaya rekayasa budaya dan politik terhadap seluruh populasi,” katanya.
Rekayasa budaya dan politik tersebut, katanya, merupakan upaya membentuk populasi ini sesuai norma-norma budaya dan politik etnis mayoritas Han di China.