MADANINEWS.ID, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memperluas kebijakan kawasan tanpa rokok dengan memasukkan rokok elektrik atau vape ke dalam daftar produk yang dilarang di lingkungan kampus. Tidak hanya aktivitas merokok, aturan baru ini juga menyentuh kegiatan bisnis, kerja sama pendanaan, hingga pemberian beasiswa.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Peraturan yang ditetapkan di Jakarta pada 9 November 2026 itu ditandatangani langsung oleh Rektor UI Prof Heri Hermansyah.
Melalui regulasi tersebut, UI menetapkan lingkungan kampus sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Cakupannya tidak terbatas pada rokok konvensional, tetapi juga shisha, rokok elektronik, vape, serta produk tembakau yang dipanaskan atau diluapkan.
Definisi Rokok Diperluas, Vape Ikut Dilarang
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut terdapat pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. UI memperluas definisi rokok sehingga mencakup berbagai produk tembakau, turunannya, maupun bahan sintetis yang mengandung nikotin dan/atau tar.
Dalam Pasal 1 poin 3, aturan tersebut berbunyi:
“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan,” tulis UI dalam peraturan tersebut, dikutip madaninewsl, Selasa (9/11/2026).
Dengan definisi tersebut, larangan di lingkungan UI tidak hanya berlaku bagi pengguna rokok biasa. Pengguna vape dan produk tembakau alternatif lainnya juga masuk dalam cakupan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
Merokok hingga Menjual Vape Dilarang di Kampus
Aturan ini juga memuat larangan yang lebih luas daripada sekadar mengisap atau menikmati rokok. Setiap orang dilarang memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual, maupun membeli rokok di seluruh area Kawasan Tanpa Rokok UI.
Artinya, pembatasan tidak hanya menyasar perilaku konsumsi, tetapi juga aktivitas komersial yang berkaitan dengan produk rokok di lingkungan universitas.
Pemberlakuan kebijakan tersebut memiliki sejumlah tujuan. UI ingin meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan umum, menciptakan udara yang sehat dan bersih, serta menekan jumlah perokok sekaligus mencegah munculnya perokok pemula di kalangan warga kampus.
Regulasi itu juga diarahkan untuk membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan mahasiswa dan mengurangi risiko kebakaran di area universitas.
Sponsor dan Hibah Perusahaan Rokok Ditolak
Hal lain yang menarik perhatian adalah pembatasan hubungan kelembagaan dengan industri rokok. UI menyatakan tidak menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok untuk penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak berhenti pada larangan penggunaan produk. UI juga membatasi keterlibatan perusahaan rokok dalam aktivitas dan pendanaan kegiatan di lingkungan universitas.
Pembatasan serupa diterapkan pada sektor beasiswa. Dalam Bab III Pasal 13 ayat 1 dan 2, UI mengatur bahwa universitas tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok.
UI juga menyatakan tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif.
“UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif,” tegas UI dalam aturan tersebut.
Penyelenggara Kegiatan Wajib Sosialisasikan Aturan
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus diwajibkan mengumumkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada khalayak ramai.
Kewajiban sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh pihak yang beraktivitas di lingkungan UI mengetahui batasan yang berlaku. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga disampaikan kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang berkegiatan di kampus.
Penerbitan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 menandai perluasan pendekatan UI dalam membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari paparan rokok dan produk tembakau alternatif. Cakupannya menyentuh perilaku individu, aktivitas komersial, hubungan kelembagaan, hingga kebijakan pendanaan pendidikan.