Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka! Ini Jadwal, Syarat dan Biaya per Embarkasi

Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026. Kesempatan ini diberikan kepada jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun berjalan, jemaah lunas tunda berangkat, serta kelompok prioritas lanjut usia (lansia).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, meminta jemaah yang masuk daftar berhak melunasi segera memanfaatkan waktu yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus dipastikan sebelum melakukan transaksi, terutama status kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” tegas Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pelunasan Tahap Pertama sampai 10 Desember

Kemenhaj membagi proses pelunasan Bipih Haji 2027 menjadi dua tahap. Transaksi dapat dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Tahap pertama berlangsung pada 10 November–10 Desember 2026. Prioritas diberikan kepada jemaah yang sudah melunasi pada musim sebelumnya tetapi belum berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan jemaah lansia sesuai ketentuan prioritas.

Apabila masih terdapat sisa kuota, pemerintah membuka pelunasan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah yang gagal melunasi karena gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Nurchalis menjelaskan, pembagian dua tahap tersebut dimaksudkan agar penyerapan kuota di setiap daerah berlangsung lebih optimal dan transparan.

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambahnya.

Berapa Biaya Haji 2027? Ini Rinciannya per Embarkasi

Pemerintah menetapkan kuota haji reguler 1448 H/2027 M sebanyak 203.320 jemaah. Alokasi tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.

Dalam pembiayaan haji tahun ini, setiap jemaah reguler memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3.200.000.

Setelah memperhitungkan subsidi tersebut, besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah berbeda sesuai embarkasi. Berikut rinciannya:

Dengan rincian tersebut, Bipih terendah berada pada embarkasi Aceh sebesar Rp43,69 juta. Sementara itu, jemaah yang berangkat melalui embarkasi Surabaya dan Dhoho membayar biaya tertinggi, yakni Rp58,14 juta.

Syarat Pelunasan: JKN Aktif hingga Istitaah Kesehatan

Tidak semua jemaah yang telah masuk daftar kuota otomatis dapat melakukan pelunasan. Ada sejumlah persyaratan administratif dan kesehatan yang harus dipenuhi.

Pertama, jemaah harus berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Usia minimal yang ditetapkan adalah 16 tahun per 10 April 2027. Jemaah juga wajib terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari sisi kesehatan, calon jemaah harus memenuhi persyaratan istitaah kesehatan haji. Selain itu, berlaku ketentuan belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji dengan jarak keberangkatan minimal 18 tahun sebelumnya.

Khusus jemaah prioritas lansia, pemerintah menetapkan batas usia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Bisa Lewat Mobile Banking, ATM, hingga Kas Keliling

Pembayaran Bipih dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah melakukan setoran awal atau bank penggantinya. Nominal yang harus dibayarkan merupakan selisih antara Bipih sesuai embarkasi dengan setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah.

Transaksi dapat dilakukan melalui berbagai saluran non-teller, termasuk ATM dan mobile banking. Bagi jemaah yang berada di wilayah tanpa akses layanan perbankan atau banking blankspot, pemerintah menyediakan alternatif pembayaran melalui kas keliling.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah tidak boleh melewatkan tahapan berikutnya. Bukti pelunasan harus diserahkan kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota sesuai domisili untuk keperluan administrasi dan pemberkasan dokumen perjalanan.

Nurchalis meminta jemaah tidak menunda penyelesaian proses tersebut hingga mendekati batas akhir pelunasan.

“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis.