MADANINEWS.ID, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah meminta seorang muthawif yang viral karena menyindir kondisi fisik jemaah umrah lanjut usia masuk daftar hitam atau blacklist apabila terbukti melanggar etika dalam menjalankan tugas pembimbingan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, muthawif memiliki tanggung jawab untuk membimbing sekaligus melayani jemaah. Karena itu, kesabaran dan etika menjadi bagian penting dari integritas seorang petugas, termasuk ketika mendampingi jemaah lansia.
“Saya sudah sampaikan supaya ada blacklist kepada yang bersangkutan apabila kemudian itu melanggar etika terkait dengan fungsi yang bersangkutan sebagai muthawif yang seharusnya membimbing jamaah haji,” kata Dahnil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Video Viral Picu Kecaman
Kasus tersebut bermula dari beredarnya video di media sosial yang diunggah seorang muthawif bernama Herman Suryadi Ismail. Dalam video itu, ia menyindir kondisi fisik jemaah umrah lansia dan turut menyinggung warga Komering, Sumatera Selatan.
Jemaah tersebut disindir karena dinilai menunda pelaksanaan ibadah hingga berusia lanjut dan berada dalam kondisi sakit-sakitan. Video itu kemudian memicu kecaman dari warganet.
Polemik semakin meluas setelah yang bersangkutan membalas sejumlah kritik netizen dengan makian. Kegaduhan tersebut akhirnya menarik perhatian Kementerian Haji dan Umrah.
Bagi Kemenhaj, tugas muthawif tidak berhenti pada mendampingi perjalanan ibadah. Petugas juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang sabar dan menjaga etika selama berinteraksi dengan jemaah.
Blacklist Tak Langsung Dijatuhkan
Meski mendorong sanksi tegas, Dahnil menegaskan proses penanganan kasus tetap harus melalui tabayyun. Klarifikasi diperlukan sebelum pemerintah menentukan apakah sanksi administratif permanen layak dijatuhkan.
“Tetapi tentu ada tabayyun dulu, dipanggil kemudian diminta keterangan dan sebagainya, saya juga minta pihak kantor urusan haji kita di Saudi dan teman-teman dirjen pengendalian ibadah haji di dalam negeri,” ujarnya.
Kantor urusan haji Indonesia di Arab Saudi serta jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian Ibadah Haji di dalam negeri turut diminta menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dengan mekanisme itu, Kemenhaj akan meminta keterangan dari muthawif yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk sanksi yang akan diberikan.
Kasus ini sekaligus menyoroti kembali pentingnya standar pelayanan bagi jemaah, terutama kelompok lansia yang membutuhkan pendampingan lebih besar selama menjalankan ibadah. Bagi muthawif, kemampuan membimbing tidak hanya berkaitan dengan pemahaman ibadah, tetapi juga sikap, kesabaran, dan etika pelayanan.
