Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji instan dengan biaya ratusan juta rupiah.
Menurutnya, modus daftar dan langsung berangkat pada tahun yang sama berisiko besar merupakan penipuan.
Peringatan itu disampaikan di tengah persiapan penyelenggaraan haji 2027 dan pembahasan final BPIH.
MADANINEWS.ID, JAKARTA — Tawaran keberangkatan haji secara instan dengan iming-iming membayar ratusan juta rupiah diminta tidak langsung dipercaya masyarakat. Menteri Haji dan Umrah RI Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengingatkan bahwa modus seperti itu berpotensi besar menjadi penipuan dan telah memakan banyak korban.
“Pesan saya, hati-hati kalau ada iklan menawarkan bayar sekian ratus juta berangkat tahun ini langsung, hati-hati,” kata Gus Irfan saat ditemui dalam acara Peringatan Tahun ke-1 Kemenhaj, di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurut Gus Irfan, masyarakat harus semakin waspada terhadap pihak yang menjanjikan proses pendaftaran haji sekaligus keberangkatan pada tahun yang sama. Ia menegaskan bahwa pola tersebut merupakan modus yang sangat berisiko bagi calon jemaah.
“Kalau ada tawaran daftar langsung berangkat tahun ini, hati-hati sekali. Banyak kasus, banyak korban yang sudah ada,” tuturnya.
Persiapan Haji 2027 Hadapi Tekanan Biaya
Di tengah peringatan mengenai penipuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027. Persiapan dilakukan di tengah situasi geopolitik di Timur Tengah yang menurut Gus Irfan turut memengaruhi komponen biaya penyelenggaraan.
“Ini menyebabkan kenaikan yang luar biasa dari biaya-biaya semuanya, termasuk perubahan-perubahan policy dari Kementerian Haji Arab Saudi, kita harus menyesuaikan,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam menyusun anggaran penyelenggaraan haji tahun depan, termasuk besaran biaya yang nantinya harus ditanggung jemaah.
BPIH 2027 Masih Digodok
Terkait pelunasan biaya haji, Gus Irfan mengatakan Panitia Kerja Haji DPR bersama Panja Haji Kemenhaj masih merumuskan besaran final Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kami menghitung terus untuk memastikan, menetapkan berapa angka yang paling layak, sampai hari ini belum 100 persen selesai,” katanya.
Menurutnya, perhitungan biaya haji 2027 harus mempertimbangkan komponen yang menjadi beban jemaah maupun pemerintah. Pemerintah menargetkan kesepakatan terkait besaran biaya tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.
“InsyaAllah dalam satu minggu ke depan, akan ada kesepakatan tentang angka yang harus dibayar jemaah,” ucapnya.
Setelah kesepakatan tercapai, usulan tersebut akan diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk ditetapkan melalui keputusan presiden.
“Kemudian kami ajukan ke Presiden untuk dikeluarkan Keppresnya,” tandas Gus Irfan.