MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan popularitas artis, influencer, maupun selebgram sebagai acuan utama dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Calon jemaah diminta lebih mengutamakan legalitas dan akreditasi penyelenggara guna menghindari potensi kerugian.
Pesan tersebut disampaikan Kemenhaj dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Talk Show bertajuk “Membaca Masa Depan Industri Umrah Indonesia di Tengah Berbagai Gejolak dan Perubahan” pada ajang International Islamic Expo 2026 di Hall A Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Mewakili Kemenhaj, Kasubdit Pengembangan Umrah Kemenhaj, Edayanti Dasril, menegaskan bahwa perlindungan jemaah harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri umrah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Jangan Tergiur Popularitas di Media Sosial
Edayanti mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpikat promosi di media sosial maupun rekomendasi dari figur publik tanpa terlebih dahulu memeriksa rekam jejak penyelenggara umrah.
Ia menyarankan calon jemaah memanfaatkan aplikasi resmi SatuHaji untuk mengecek legalitas, akreditasi, hingga profil Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Bapak Ibu harus aware. Jangan tergoda dengan rating di internet dan selebgram yang tidak punya ikatan. Travel yang bagus bisa dilihat di aplikasi SatuHaji, mulai dari tahun berdiri, perizinan, hingga akreditasinya. Pastikan PPIU-nya berizin dan terakreditasi,” tegas Edayanti.
Industri Umrah Hadapi Berbagai Tantangan
Dalam diskusi tersebut, sejumlah tantangan yang dihadapi industri umrah juga menjadi sorotan. Moderator H. Tri Winarto menilai maraknya penawaran paket umrah dengan harga yang tidak wajar berpotensi merugikan calon jemaah.
Selain itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara umrah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dinilai menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama oleh pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha.
Menanggapi hal tersebut, Edayanti menegaskan pemerintah akan terus hadir mendampingi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah dalam meningkatkan kualitas layanan.
“Kami mengutamakan Trisukses Haji. Pemerintah tidak akan pernah meninggalkan jemaah umrah dan haji, maupun kawan-kawan penyelenggara. Karena one spirit, one goal,” ujarnya.
Dorong Tata Kelola Umrah yang Profesional
Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan industri umrah, di antaranya Wakil Ketua Umum Umrah HIMPUH Fatma Kartika Sari, Sekretaris Jenderal ASPHIRASI Retno Anugrah Andriyani, Ketua Umum ASTAGATRA RI Rizky Sembada, serta Ketua Umum Atthari Nuralim. Diskusi dipandu oleh Tri Winarto dari Forum Sekjen Lintas Asosiasi Haji Umrah Indonesia.
Melalui forum tersebut, Kemenhaj bersama para pelaku industri membahas berbagai strategi untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan umrah agar semakin adaptif terhadap perubahan, memiliki daya saing yang lebih baik, serta mampu memberikan perlindungan optimal kepada jemaah.
Keikutsertaan Kemenhaj dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem penyelenggaraan umrah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.