MADANINEWS.ID, Jakarta – Publik sering dibuat geram dengan praktik mafia haji, mulai dari permainan pemondokan hingga jual beli kuota. Namun siapa sangka, jauh sebelum kasus-kasus mencuat belakangan ini, Indonesia dan Arab Saudi ternyata sudah lebih dulu menandatangani perjanjian rahasia untuk membongkar jaringan mafia haji lintas negara.
Hal ini diungkap oleh Agus Maftuh Abegebriel, mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Ia menyebut sejak 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga antikorupsi Arab Saudi, NAZAHA.
“Pada periode Ketua KPK, Pak Agus Raharjo pada tahun 2017 pernah merancang untuk operasi pem-bolduzeran kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaran ibadah haji dengan membuat MOU dengan lembaga anti korupsinya Arab Saudi. Namanya NAZAHA,” kata Agus, dikutip dari detikhikmah, Kamis (25/9).
KPK vs NAZAHA: Bagi Peran
Agus menjelaskan, kerja sama itu termasuk dalam 20 MoU Indonesia–Saudi yang dikenal dengan nama SAUNESIA. Peran dibagi jelas: KPK mengincar mafia dari kalangan WNI, sementara NAZAHA menindak mafia lokal di Arab Saudi.
Fokus operasi ada pada praktik “cash back” dan “cash bag” yang kerap dimainkan pihak-pihak nakal di balik bisnis haji. Mulai dari pemondokan, katering, hingga transportasi jemaah, semuanya masuk radar.
“KPK mengincar para mafia haji yang biasa menerima ‘cash back’ dan ‘cash bag’ dari para pemain-pemain haji di bidang pemondokan, katering, transportasi dan lain-lain,” ungkap Agus.
Operasi Rahasia Super Ketat
Meski begitu, Agus mengaku tak mengetahui secara detail kelanjutan operasi ini. Sebab, KPK punya gaya operasi super rahasia.
Ia menyebut lembaga antirasuah itu punya mazhab clandestine operation dengan level “muntaha as-sirriyyah, sirriyun lil ghayah” — alias super top secret.
Salah satu kecanggihan KPK, lanjut Agus, terletak pada perangkat penyadapan mereka. Ia menyinggung soal GI-2 (GSM Intercept Interrogator), alat seukuran koper kecil dengan antena yang mampu menyadap nomor HP, IMEI, hingga IMSI (16 digit unik pada SIM card).
“Tidak ada yang bisa ‘ngumpet’ dari device ini,” katanya.
Isu Kuota Haji
Agus juga menyinggung isu lobi penambahan kuota haji yang belakangan ramai disebut bagian dari skandal mafia haji. Ia menegaskan dirinya tak gentar bila namanya ikut disebut.
“Jika upaya melobi penambahan kuota jemaah dianggap sebagai bagian dari skandal yang kini tengah ditangani KPK, maka dirinya pun siap disebut sebagai bagian dari orkestra tersebut,” ucapnya.
Bagi Agus, yang utama adalah membela kenyamanan serta hak-hak jemaah haji Indonesia, sekaligus mendukung penuh upaya bersih-bersih dari praktik kotor dalam penyelenggaraan haji.