MADANINEWS.ID, Jakarta – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai tancap gas mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026. Lembaga ini terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengawal proses transisi menuju pengelolaan penuh pelaksanaan ibadah haji nasional di masa depan.
Sebagai bagian dari konsolidasi tersebut, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“Kami berharap Kemenko PM dapat turut mengawal pembahasan Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang sedang bergulir,” ujar Irfan.
Haji Sebagai Instrumen Pemberdayaan
Irfan menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan haji ke depan tidak cukup hanya dengan kesiapan teknis. Diperlukan kerangka hukum yang kuat dan dukungan politik lintas sektor, agar pelaksanaan haji berjalan aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menilai momentum ini penting dalam memperkuat dimensi strategis ibadah haji sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Kami membahas kesiapan penyelenggaraan haji 2026 serta harapan agar ibadah haji dapat menjadi instrumen pemberdayaan kualitas manusia Indonesia pada masa mendatang,” jelas Dahnil.
Menanggapi hal tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar menyambut baik inisiatif koordinasi ini. Ia menyatakan bahwa pengelolaan ibadah haji ke depan tak boleh sekadar dilihat sebagai urusan teknis dan logistik.
“Kami bersepakat bahwa transformasi pengelolaan ibadah haji ke depan bukan semata soal teknis dan logistik. Yang terpenting, memastikan setiap jamaah berangkat dengan tenang, nyaman, dan pulang dengan penuh berkah,” tegas Muhaimin.
BP Haji sendiri akan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan haji nasional, dan saat ini tengah membangun sinergi kelembagaan untuk memastikan transisi berjalan mulus menuju haji 2026.