MADANINEWS.ID, Jeddah – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menyampaikan empat usulan penting dalam Seminar Akbar Haji Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Minggu (1/6/2025).
Dalam seminar bertajuk “al-Isthitha’ah fi al-Hajj wa al-Mustajaddat al-Mu’ashirah” atau “Kondisi Berkemampuan dalam Haji dan Problematika Kontemporer”, Gus Yahya menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dan Asia Tenggarayang berbicara secara resmi.
“Mereka (jamaah calon haji) memperoleh nomor antrean dan harus menunggu selama bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, karena jumlah pendaftar haji telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025,” tuturnya.
Gus Yahya Pertanyakan Definisi Istitha’ah di Era Modern
Gus Yahya menyampaikan pernyataan itu ketika membahas isu istitha’ah atau kemampuan dalam pelaksanaan haji, yang menurutnya perlu dimaknai ulang di tengah realitas antrean panjang dan kuota terbatas. Ia merujuk pada sistem kuota haji yang diberlakukan sejak 1987, yang memaksa negara-negara dengan penduduk Muslim besar, seperti Indonesia, menerapkan sistem daftar tunggu.
Dari kondisi tersebut, Gus Yahya mempertanyakan kembali makna istitha’ah dalam konteks kekinian. Ia menilai bahwa istitha’ah harus dinilai dari kemampuan finansial yang utuh, kondisi kesehatan, fisik, hingga aspek keamanan, bukan hanya sekadar membayar uang pendaftaran.
“Mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk berhaji. Biaya haji sesungguhnya terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang dapat melemahkan kondisi fisik calon jamaah. Bisa jadi ketika giliran haji tiba, orang tersebut telah lanjut usia atau bahkan wafat,” ujarnya.
Empat Usulan Strategis Gus Yahya Soal Haji
Dalam forum tersebut, Gus Yahya memaparkan empat usulan utama untuk menyikapi persoalan istitha’ah dan sistem antrean haji saat ini.
Pertama, Fatwa dan Edukasi Istitha’ah dari Ulama. Ia menilai bahwa umat Islam sangat memerlukan fatwa dan bimbingan syar’i dari para ulama dan fuqaha terkait kapan seseorang benar-benar dianggap wajib haji secara agama.
Ia menegaskan bahwa menurut mazhab Syafi’i, istitha’ah baru ditetapkan ketika seseorang siap berangkat haji, bukan saat mendaftar.
Kedua, sosialisasi kewajiban haji sekali seumur hidup. Gus Yahya mengingatkan bahwa kewajiban berhaji hanya berlaku satu kali seumur hidup bagi mereka yang memenuhi syarat, sehingga dapat memberi kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji.
Ketiga, evaluasi dan inovasi sistem antrean nasional. Menurutnya, negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah pendaftar haji sangat besar perlu mengembangkan sistem antrean yang adil dan efisien, sekaligus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota juga sangat penting,” katanya.
Keempat, perencanaan layanan haji yang lebih awal dan terbuka. Ia mendorong agar Pemerintah Arab Saudi dapat menyusun dan mengumumkan desain layanan haji secara lebih dini, agar calon jamaah bisa lebih siap secara logistik maupun mental.
NU Siap Dukung Desain Layanan Haji Arab Saudi
Di hadapan forum internasional itu, Gus Yahya juga menyampaikan kesiapan Nahdlatul Ulama untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pelayanan ibadah haji. Ia menegaskan bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki sumber daya dan jaringan yang luas hingga ke akar rumput.
“Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut dan struktur organisasi yang menjangkau seluruh Nusantara, NU siap berkolaborasi dan membantu Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan desain layanan haji tersebut,” ujar Gus Yahya.