MADANINEWS.ID, Jeddah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI optimistis penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M akan berjalan lebih lancar dan tertata, berkat kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta para penyedia layanan atau syarikah.
Keyakinan ini disampaikan langsung oleh Marwan Dasopang, Pimpinan Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas, saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Selasa (27/5/2025).
“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ungkap Marwan.
Dalam kunjungan pengawasan tersebut, Timwas memantau berbagai aspek pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menyambut puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” ujarnya.
Andalkan Skema Tanazul dan Murur
Timwas juga menyoroti strategi tanazul dan murur untuk mengurai kepadatan di Mina. Dalam skema ini, sebagian jemaah tidak menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel usai melontar jumrah.
“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jemaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” kata Marwan.
Meski optimistis, Timwas tetap menekankan pentingnya pemetaan risiko menjelang fase Armuzna agar tidak terjadi penanganan reaktif di lapangan.
“Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tegasnya.
Soroti Haji Khusus dan Ekonomi Haji
Tak hanya jemaah reguler, Timwas juga mencermati penyelenggaraan haji khusus, yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan.
“Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” tambah Marwan.
Lebih lanjut, DPR menilai haji juga memiliki potensi ekonomi besar bagi Indonesia. Rencana Presiden membangun Kampung Haji pun dinilai akan berdampak baik bagi efisiensi biaya dan kemandirian nasional.
“Kalau itu terjadi, kami di Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” jelasnya.
Minta Petugas Fokus Layani Jemaah
Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi seperti Komisi VIII, IX, V, dan XIII ikut terjun langsung ke lapangan. Mereka meninjau pemondokan, bus shalawat, hingga kinerja petugas haji.
“Jemaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutup Marwan.