Ini Lima Langkah Kebijakan OJK Guna Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 5 %

Penulis Irawan Nugroho

Madaninews.id, Jakarta – Menyadari pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai yang diharapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 menyiapkan lima kebijakan strategis. Kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan OJK 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020), lima langkah tersebut untuk menjadikan sektor jasa keuangan semakin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan strategis 2020 tersebut juga merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020 – 2024.

Menurut Wimboh Santoso kembali, kebijakan strategis 2020 yang merupakan turunan dari Master Plan Sektor tersebut pada dasarnya fokus pada lima area. Kelima area tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan. 2. Akselerasi transformasi digital. 3. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan. 4. Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan. Terakhir, percepatan pengawasan berbasis teknologi.

Lima Langkah Kebijakan Strategis 2020

Secara keseluruhan, lima langkah kebijakan strategis 2020 dari OJK adalah sebagai berikut. Pertama. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan yang meliputi: Peningkatan nominal modal minimum secara bertahap. Mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disentif termasuk exit policy-nya. Mempercepat transformasi industri keuangan non-bank. Selain itu, memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya.

Kedua. Mempersempit regulatory dan supervisor gap antarsektor jasa keuangan, dengan melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan, maupun enforcement terutama di Industri Keuangan Non Bank dalam meregistrasi market maker di bursa saham, dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham, serta mengkaji adopsi konsep investment bank.

Ketiga. Digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi untuk membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan start-up fintech serta mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan, dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital dengan mengkaji perizinan virtual banking.

Keempat. Percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik, yang mengembangkan instrumen pendukung proyek-proyek infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis syariah dan obligasi daerah dalam mengembangkan instrumen berwawasan lingkungan untuk mendukung Sustainable Development Goals.

Dalam membangun ekosistem pengembangan UMKM, termasuk diantaranya adalah pemanfaatan KUR dengan skema klaster, pemanfaatan teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro. “Memfasilitasi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta eningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini,” jelasnya.

Kelima. Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dan mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia. Selain itu juga mendorong lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.*

BACA JUGA

Tinggalkan komentar