MADANINEWS.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang tengah dibahas DPR mendapat sambutan hangat. Salah satunya dari Gerakan Koperasi Syariah (GKS) yang berisi Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam.
Gerakan Koperasi Syariah (GKS) memberi apresiasi kepada DPR RI terhadap pembahasan RUU Perkoperasian yang pengaturannya lebih baik dari UU sebelumnya.
Ketua DSN MUI Amirsyah Tambunan menyatakan apresiasi itu ditujukan kepada penyelenggaraan bernegara yang tetap hirau kepada koperasi.
“Melalui besarnya peran kehadiran negara dalam pemberdayaan koperasi, dukungan penjaminan simpanan, pengawasan, dan sanksi tegas pelanggaran,” ujar Ketua DSN MUI Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulisnya Kamis, (5/9).
Atas dasar itu, kata Amirsyah, GKS secara kelembagaan, melalui Pimpinan DSN MUI, Ormas Islam sepakat menyampaikan langsung apresiasi dan dukungan.
“Aspirasi dan dukungan ini untuk mendorong DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perkoperasian menjadi UU,” ujarnya sambil menambahkan dukungan itu disampaikan kepada pimpinan DPR RI, Menteri Koperasi, seluruh ketua fraksi DPR RI, pimpinan Komisi VI, dan ketua Panja RUU Perkoperasian.
Secara sosiologis, sambungnya, GKS di masyarakat mendukung masuknya pengaturan subtansi koperasi syariah sebagai bentuk perlindungan hukum keberadaan koperasi syariah, yang telah banyak berkembang di masyarakat.
Sementara secara filosofis, lanjut wasekjen MUI itu, RUU tersebut telah memuat prinsip kegotong-royongan dari, oleh anggota dalam rangka meningkatkan sokoguru perekonomian nasional melalui anggota koperasi.