MADANINEWS.ID, BURU,MALUKU — Potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, apabila pengumpulan zakat dilakukan secara optimal akan menyejahterakan masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan dapat membantu perekonomian umat secara berkelanjutan.
Namun saat ini pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ baru mencapai 3 persen dari total potensi yang ada. Salah satu upaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu Kampung Zakat.
Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga zakat, BAZNAS dan LAZ dan telah diapresiasi oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi objek pelaksanaan program tersebut.
Program yang telah bergulir selama dua tahun ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, disepakatinya 14 lokasi di 14 provinsi yang menjadi program percontohan. Mulai tahun 2019, Ditjen Bimas Islam melakukan peresmian program tersebut dan yang ketiga kalinya dilakukan peresmian di halaman Balai Desa Waeleman, Kecamatan Waelata, Kab. Buru, Provinsi Maluku dan dihadiri tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat, Jumat (23/8).
Dalam kesempatan itu Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini adalah bagaimana setiap orang mengamalkan ajaran agama yang diyakininya secara moderat atau yang dikenal dengan alwasathiyah, yaitu tidak secara ekstrim dan juga tidak liberal.
“Apabila setiap individu mengamalkan ajaran agama secara moderat maka akan tercipta kedamaian dan ketenangan dalam beragama sehingga terhindar dari saling benci,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan zakat mampu menjadikan setiap individu untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan sehari-sehari dengan sebaik-baiknya, karena bagi yang menunaikan kewajiban berzakat menjadikan ladang ibadah dan etos kerjanya kian meningkat, sedangkan bagi penerima manfaat (mustahik) akan memanfaatkan dana zakat yang telah disalurkan melalui amil secara amanah bahkan akan cenderung diproduktifkan untuk peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan misi dari Ditjen Bimas Islam, yaitu pemberdayan ekonomi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagmaan lainnya.
Tarmizi pun menegaskan dengan ditetapkan Desa Waeleman, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku menjadi Program Percontohan Kampung Zakat dapat memoderasi masyarakat dalam beragama, selain itu dengan adanya program itu akan menjawab tantangan pengelolaan zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis dana zakat.
“Program ini merupakan satu upaya nyata karena dilakukan secara terintegrasi yaitu aspek ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan,” terangnya.
Sementara itu, Andi Yasri, Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf menyampaikan laporannya dihadapan masyarakat dan tamu undangan bahwa Kabupaten Buru merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan program percontohan Kampung Zakat baik secara aspek sosial ekonomi, keagamaan, pendidikan, maupun aspek kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Hal penting menjadi suksesnya program ini menurut Andi adalah adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam menjadikan desa yang dicintainya menjadi desa yang makmur dan berkah sehingga masyarakat akan nyaman tinggal didesa yang telah dihuninya selama puluhan tahun silam.
Dalam kesempatan sebelumnya, Gahtan Pattimura, selaku Kepala Desa Waeleman menuturkan bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang berawal dari program pemerintah pusat yaitu transmigrasi dengan jumlah KK mencapai 220, namun seiring berjalannya waktu masyarakat yang dahulunya tinggal didesa ini sebagian kecil kembali ke kampung awalnya sehingga yang bertahan hingga saat ini mencapai 191 KK dengan jumlah penduduk 600 orang lebih.
Adapun kekayaan alam yang dimilikinya yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini di pertegas oleh Bupati Buru, Ramly Umasugi, disampaikan bahwa kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku yang memiliki penghasilan pertanian, bahkan beberapa waktu silam mampu mengundang Presiden RI, Jokowi untuk melakukan panen raya. Selain itu, kabupaten ini telah berjalan dengan program keagamaan yaitu maghrib mengaji atau melalui diterbitkannya perda Gemar Membaca Alquran.
Tahun 2019, Ditjen Bimas Islam telah menetapkan 7 lokasi di 7 provinsi diantaranya Kota Bekasi (Jawa Barat), Kab. Aceh Singkil (Aceh), Kab. Indragiri Hilir (Riau), Kab. Bulukumba (Sulawesi Selatan), Kab. Nunukan (Kalimantan Utara), Kab. Buru (Maluku), dan Kab. Nabire (Papua).
Dalam kesempatan itu hadir para pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, BAZNAS, LAZ skala Nasional, Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Buru, Kepala Desa Waeleman, Camat Waelata, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, dan warga setempat.