MADANINEWS.ID, JAKARTA — Pentingnya konektivitas perguruan tinggi dengan industri dinilai sebagai poin penting agar lulusan dapat tersalurkan di dunia kerja. Kualitas calon lulusan perguruan tinggi dianggap sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi dan pembuatan regulasi di 2035.
Untuk itu dibutuhkan strategi manajemen talenta dalam mengatur dan mempersiapkan calon lulusan yang dapat berkompetisi dengan Perguruan Tinggi luar negeri.
Dalam upaya memformulasikan strategi manajemen talenta tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (28/11) mengadakan FGD bersama pimpinan dari 5 perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
FGD ke 6 yang diadakan oleh KSP ini di buka oleh Kepala Staf Kepresidenan Jend TNI (Purn) Moeldoko didampingi oleh Deputi III Bidang Kajian Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Denni Puspa Purbasari. “Selama ini orang-orang hebat belum tertangani dengan baik. Jangan sampai potensi-potensi tersebut diambil oleh negeri lain,” tegas Moeldoko mengawali FGD.
Menurut Denni ada tiga permasalahan umum di industri yaitu sulit mencari talenta dengan performa global di era digital, sedikit industri yang melakukan research and development dan pelatihan untuk SDM, dan sulitnya merekrut tenaga kerja asing. “Perusahaan yang ada di Indonesia mengaku sulit mencari SDM dari dalam negeri karena dinilai belum siap bekerja, critical thinking lemah, komunikasi & soft skill kurang mumpuni dan talenta kompetisi global masih sedikit,” jelas Denni.
Prof. Wawan Gunawan dari ITB memaparkan 3 solusi dalam penguatan ekosistem perguruan tinggi yaitu penguatan sistem riset perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa S1, S2, dan S3, funding riset melalui sistem grant yang berbasis research outcome, penguatan sistem pendidikan S3 dengan sistem fuding atau remuneration. “Jumlah Riset atau publikasi kita masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Nanyang Technology University, Singapore,” tutur Wawan.
Di sisi lain, Prof. Adi Soeprijanto dari ITS mengemukakan bahwa permasalahan kerjasama dengan industri tidak optimal karena belum adanya regulasi yang mengatur urusan tersebut. “Fasilitas di ITS seperti laboratorium dan alat belum ter-up date selama dua puluh tahun terakhir. Sebenarnya ada solusi yaitu bekerja sama dengan industri namun kita belum mempunyai payung hukum untuk hal tersebut,” tambah Ade.
Sementara itu, perwakilan dari UGM Prof. Ika Dewi Ana memberikan masukan berkenaan dengan riset yang dilakukan perguruan tinggi yaitu harus memiliki pendekatan konsep business case, scope works, dan achievement. “Dasar berpikir harus mempunyai skenario. Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia harus berbagi tugas sehingga mempunyai global human resource,” ujar Ika Dewi Ana.
Saat ini realitas yang ada memperlihatkan hubungan Perguruan Tinggi dengan industri seringkali menghadapi hambatan. Contohnya pada sistem waktu magang yang terlalu lama yaitu 6 bulan – 1 tahun. Hal ini dianggap kurang efektif karena perguruan tinggi juga harus mengejar akreditasi yang dipengeruhi oleh masa kuliah mahasiswa. “Magang kerja di luar atau dalam negeri minimal 6 bulan sampai 1 tahun sedangkan kita dituntut untuk mempertahankan akreditasi yang terkait dengan masa kuliah mahasiswa,” tambah Prof Dodik Ridho yang mewakili IPB.
Di akhir sesi, Denni berharap 5 perwakilan perguruan tinggi yang hadir dapat menjadi lokomotif dan benchmark bagi perguruan tinggi lainnya