“Konsensus nasional itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita jaga jangan terpecah karena kelompok-kelompok tertentu, apalagi yang mengatasnamakan kelompok agama yang dianggap menjadi rujukan, padahal ada yang lain,” katanya, Senin, (17/9).
Dirinya menilai sejumlah kelompok itu tidak boleh dibiarkan berkembang, apalagi membawa nama agama. “Sehingga bisa menjadi dasar konflik karena merasa besar dan benar dengan pemahaman yang beda serta sempit,” ungkapnya.
“Sebenarnya yang menerima keberagaman dan kebinekaan serta mencintai negara ini sangat mayoritas, tetapi mereka lebih banyak diam, Kirab Satu Negeri ini ingin membangunkan kembali untuk menyuarakan semangat perjuangan dan menolak yang mengancam kedaulatan,” jelasnya.
“Kami ingin berikan inspirasi kepada dunia dengan keberagaman dan kebhinnekaan yang dimiliki, dengan segala perbedaan, Indonesia bisa damai. Indonesia bisa tenteram, bisa bersatu tidak ada gangguan. Dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang satu suku dan agama, tetapi berperang hingga hari ini,” urainya.
“Kirab ini murni kegiatan untuk membangkitkan kembali rasa kebangsaan, perasaan satu Indonesia,” kata Yaqut.
Menurut Yaqut, kirab ini juga bukan bentuk konsolidasi terkait dengan dipilihnya Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini menegaskan kirab bendera merah putih ini dilatarbelakangi keprihatinan atas keberadaan kelompok yang berniat mengubah atau merusak konsensus kebangsaan Indonesia serta menggunakan agama sebagai alat politik dan sumber konflik.
“Gejala ini sudah kami tangkap sejak Pilkada DKI yang lalu, jauh sebelum Kiai Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai cawapres Pak Jokowi,” kata Yaqut.
Kirab Satu Negeri dimulai serentak di Merauke Papua, Rote NTT, Miangas Sulawesi Utara, Nunukan Kalimantan Utara, dan Sabang Aceh. Dari Papua, kirab akan melintasi Maluku, Bali, dan Jawa Timur.
Sementara di Skouw-Wutung, kirab diikuti seribu lebih warga, anggota Ormas dan pelajar yang dihadiri Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin.
