IBADAH.ID, JAKARTA – International Monetary Fund (IMF) akan menggelar Pertemuan dengan Bank Dunia yang rencananya akan digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Pertemuan tahunan tersebut akan membahas lima isu utama Indonesia. Salah satu diantaranya adalah terkait ekonomi syariah.
Isu ekonomi syariah dibahas karena peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.
Saat ini negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah telah menyusun International Standard for Waqf yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah. Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun ini disebut jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam ekonomi dan keuangan syariah.
Momentum itu dinilai jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ekonomi Indonesia yang telah bereformasi, memiliki daya tahan, dan progresif.
Selain ekonomi syariah, ada pula isu penguatan International Monetary System (IMS). Normalisasi kebijakan negara maju mendorong negara berkembang untuk lebih dini dalam memitigasi potensi risiko. Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan yakni melalui penguatan Global Finance Safety Net (GFSN) dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements (RFA).
Isu ketiga yakni ekonomi digital. Dalam pertemuan IMF-Bank Dunia, dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, central bank operation, cross border arrangement and collaboration jadi bahasan penting untuk memitigasi risiko perkembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat saat ini.
Keempat, terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Dalam hal ini, peran serta pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Pembahasan isu ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur,” dilansir dari rilis Bank Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.
Kelima, pertemuan tahunan itu akan membahas isu-isu terkait sektor fiskal. Di antaranya adalah urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infratruktur.
Kegiatan pertemuan tahunan ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam pembahasan isu-isu yang dihadapi berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia untuk menunjukkan kemajuan perekonomian yang reformed dan resilient. Selain itu, diharapkan pertemuan tersebut menghasilkan langkah signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.