MADANINEWS.ID, JAKARTA – Upaya penertiban praktik keberangkatan haji ilegal menjelang musim haji 2026 mulai menunjukkan hasil. Satuan Tugas (Satgas) Haji gabungan menggagalkan keberangkatan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa nonhaji di Bandara Soekarno-Hatta.
Penggagalan itu terjadi pada Sabtu (18/4) dini hari dalam operasi bersama lintas instansi yang melibatkan aparat penegak hukum dan otoritas bandara.
“Alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji,” kata Harun Al Rasyid usai rapat di Bareskrim Polri, Senin (20/4).
Koordinasi Satgas dan Imigrasi
Harun menjelaskan, penggagalan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Satgas Haji dan pihak Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini, delapan calon jemaah tersebut masih menjalani proses pendalaman.
“Saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji ini,” ucap dia.
Menurutnya, penyelidikan tidak hanya difokuskan pada calon jemaah, tetapi juga pihak lain yang diduga terlibat dalam proses pemberangkatan, termasuk agen travel.
“Iya, semua pihak yang terlibat tentu akan kita lakukan pendalaman, kemudian kita melakukan analisis hubungan dari masing-masing pihak ini,” ujarnya.
“Baik itu dari pihak yang dirugikan, tentu ada jemaah karena ini nggak berhasil untuk keluar dari Indonesia, kemudian ada travel yang memberangkatkan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sana, itu semua akan kita lakukan upaya-upaya penindakan,” sambung dia.
Aduan Haji dan Umrah Meningkat
Di tengah pengawasan yang diperketat, Kementerian Haji dan Umrah juga mencatat lonjakan laporan masyarakat terkait penyelenggaraan haji dan umrah bermasalah. Dalam sehari, jumlah laporan yang masuk berkisar antara 15 hingga 20 aduan.
“Ya sebenarnya 95 kasus ini yang sudah masuk ya ke Kementerian Haji tadi kira-kira tidak kurang dari 20 per hari, 15 sampai 20, ini beragam. Ada yang sisa-sisa tahun lalu terkait dengan haji reguler, haji khusus, kemudian ada juga yang umrah. Nah, umrah ini menempati posisi yang terbanyak ya dari laporan-laporan itu,” tuturnya.
Kasus-kasus tersebut tidak hanya berasal dari periode berjalan, melainkan juga akumulasi persoalan dari tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakabaintelkam Irjen Nanang Rudi Supriatna menyebut operasi pencegahan ini turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Salah satu yang dilibatkan adalah Kementerian Komunikasi dan Digital guna mengantisipasi maraknya promosi agen travel bermasalah di ruang digital.
Nanang juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyelenggaraan haji ilegal melalui jalur resmi yang telah disediakan aparat.
“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kami dari Bareskrim juga menyampaikan hotline pengaduan melalui nomor 0812-188-991-91,” pungkas Nanang.