IBADAH.ID, JAKARTA – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) secara resmi ditutup pada Sabtu malam, 28 Juli 2018 melahirkan beberapa keputusan dan rekomendasi.
Penutupan dilakukan setelah dilakukan rapat pleno yang dipimpin oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i. Sebelum rapat pleno, peserta Ijtima dibagi menjadi empat komisi. Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Dakwah dan Komisi Lembaga dan Organisasi.
Komisi Politik berhasil merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik yang akan dipilih oleh umat Islam. Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat penyelanggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, auxlary body) presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wakil walikota, anggota DPR/DPRD dan pimpinan atau anggota lembaga negara lainnya.
“Komisi Dakwah menghasilkan tiga program dakwah khusus, yakni Gerakan Indonesia Shalat Subuh Berjamaah (GISS), Gerakan Anti Pemurtadan dan Pemberantasan Aliran Sesat,” kata Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak di Jakarta ahad (29/7).
Yusuf menambahkan, Komisi lembaga dan organisasi menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Pekerja MPUI-I (Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia).
“Sementara Komisi Ekonomi, menghasilkan delapan keputusan sebagaimana terlampir. Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto-Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri dan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto – Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019,” terang Yusuf. (Tio / Kontributor )