MADANINEWS.ID, JAKARTA – Peran zakat dalam penanganan bencana kini diarahkan melampaui bantuan darurat. Kementerian Agama memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen perlindungan sosial keagamaan untuk menopang keberlanjutan hidup penyintas bencana di wilayah Sumatra.
Melalui skema sinergi nasional zakat, dana umat dikonversi menjadi intervensi terukur yang menjangkau fase tanggap darurat hingga pemulihan. Sejak akhir November 2025 hingga awal Januari 2026, program ini menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dari Bantuan Darurat ke Sistem Perlindungan Sosial
Penguatan peran zakat ini dikembangkan melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, dengan mendorong perubahan paradigma pengelolaan zakat. Pendekatan yang diterapkan tidak lagi semata bersifat karitatif, tetapi diarahkan menjadi sistem perlindungan sosial umat yang bekerja berlapis, mulai dari kondisi darurat hingga tahap pemulihan pascabencana.
Pada fase tanggap darurat, sinergi nasional zakat bersama BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) memastikan kebutuhan dasar penyintas tetap terpenuhi.
Dalam periode tersebut, tercatat 385.330 porsi makanan siap saji disalurkan ke wilayah terdampak. Distribusi terbesar dilakukan di Aceh sebanyak 276.656 porsi, disusul Sumatra Utara 57.472 porsi, dan Sumatra Barat 51.202 porsi. Selain itu, 239.021 paket sembako dan logistik keluarga juga didistribusikan untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga penyintas.
Layanan Kesehatan dan Dukungan Relawan
Di sektor kesehatan, zakat menopang operasional 37 titik pos kesehatan yang tersebar di tiga provinsi. Rinciannya, 19 titik berada di Aceh, 9 titik di Sumatra Utara, dan 9 titik di Sumatra Barat. Layanan ini telah menjangkau 10.497 jiwa, dengan dukungan 5.874 relawan dan personel respon yang terlibat langsung di lapangan.
Memasuki fase pemulihan, zakat diarahkan pada intervensi yang lebih struktural. Dompet Dhuafa membangun 1.000 unit Rumah Sementara (Rumtara) di tiga provinsi terdampak, dengan 200 unit ditargetkan rampung pada Januari 2026.
Sementara itu, Rumah Zakat membangun 100 unit hunian sementara (huntara) di Aceh Utara. Program tersebut dibarengi dengan pelatihan konstruksi kayu bagi warga, agar proses pemulihan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat lokal.
Air Bersih, Pendidikan, hingga Konektivitas
Zakat juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan layanan dasar. Di bidang pendidikan dan keagamaan, disalurkan 29 ribu mushaf Al-Qur’an dan buku Iqra, serta 3.548 paket bantuan pendidikan bagi siswa.
Untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi, dukungan zakat mencakup distribusi 1,3 juta liter air bersih, pembangunan 60 sumur bor, serta pengadaan 10 unit alat filter air siap minum. Selain itu, guna menjaga konektivitas wilayah terdampak, disediakan 35 unit genset dan 15 perangkat Starlink.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menegaskan bahwa arah kebijakan ini menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem jaminan sosial umat.
“Zakat tidak boleh berhenti sebagai respons darurat. Ia harus bekerja sebagai sistem perlindungan sosial umat—menjaga agar penyintas tetap memiliki akses pangan, air bersih, pendidikan, listrik, dan konektivitas untuk memulihkan kehidupannya,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, zakat diposisikan sebagai instrumen kebijakan sosial-keagamaan yang berkelanjutan, tidak hanya digerakkan oleh empati sesaat, tetapi untuk memperkuat daya tahan masyarakat di tengah krisis yang semakin kompleks dan berulang.