MADANINEWS.ID, JAKARTA – Menjelang persiapan haji 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih langkah cepat dari Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja resmi berdiri. Transformasi kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji ke level kementerian itu harus segera diikuti dengan pengisian jabatan strategis.
“Struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkam tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina di Jakarta, Rabu (23/09).
Selly menegaskan, tantangan kementerian yang kini dipimpin Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan ini tidak sederhana. Selain mengurus jamaah dalam jumlah besar, kementerian juga mesti gesit melakukan diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
“Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek,” ujarnya.
Target Perpres dalam 30 Hari
Kementerian Haji dan Umrah resmi dibentuk lewat revisi Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 yang disahkan pada 26 Agustus 2025. Pemerintah menargetkan struktur organisasi kementerian rampung dalam waktu satu bulan melalui Peraturan Presiden.
“Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken Perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” kata Selly.
Selly berharap Menteri Gus Irfan tidak sekadar menjalankan rutinitas, melainkan bisa menyiapkan formasi jabatan baru dengan transparan. Ia menekankan pentingnya lelang jabatan agar kementerian bisa menjaring sosok terbaik.
“Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” katanya.
Menurut Selly, Kementerian Haji dan Umrah harus benar-benar menghadirkan layanan yang lebih baik bagi jamaah, bukan sekadar ganti nama dari institusi lama.
“Tak hanya soal layanan dalam prosesi ibadah, namun juga dalam hal biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya,” ujarnya.
Pegawai dan Aset Dipindahkan
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i memastikan seluruh pegawai Kementerian Agama yang terkait urusan haji, termasuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, akan dialihkan ke kementerian baru.
“Dirjen PHU itu keseluruhan pindah ke Kementerian Haji sampai ke kanwil-kanwil itu kan kabid haji, pindah semua. Di bawah, ada kasi haji, termasuk embarkasi-embarkasi. Pokoknya, pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan bahwa perpindahan struktur ini tidak bisa dilakukan asal-asalan.
“Pak Presiden menekankan pentingnya integritas dan kompetensi. Jadi tidak serta-merta semua pegawai langsung dipindah. Akan ada proses seleksi yang mempertimbangkan rekam jejak dan integritas,” ujarnya.