MADANINEWS.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi aksi korporasi untuk memperkuat permodalan Bank Muamalat Indonesia (BMI) melalui penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya menaruh harapan yang tinggi terhadap pemulihan kondisi permodalan Bank Muamalat Indonesia melalui aksi korporasi tersebut.
“OJK akan ikut mengawal babak baru pengelolaan Bank Muamalat yang memiliki basis nasabah yang loyal, dan dengan kondisi neraca dan keuangan yang semakin sehat maka kesempatan untuk berkembang lebih luas termasuk melayani masyarakat memanfaatkan layanan dan produk keuangan syariah,” ujar Wimboh di Jakarta, Kamis (16/09).
Menurut Wimboh, daya tahan Bank Muamalat telah teruji sehingga menjadi keyakinan tersendiri bagi otoritas agar manajemen menjaga amanah tersebut dengan baik. OJK pun mendorong transformasi perbankan syariah di Indonesia menjadi digital syariah bank sehingga memiliki nilai tambah dalam persaingan terutama juga untuk investor mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.
“Ke depan bank ini dapat menjadi role model bank syariah dalam memberikan layanan keuangan syariah dengan kualitas terbaik, konsep bagi hasil yang lebih kompetitif serta didukung manajemen yang profesional dan integritas tinggi. Sehingga harapan OJK, BMI akan menjadi lebih baik lagi,” kata Wimboh.
Dalam rangka pelaksanaan salah satu pilar bisnis, PT PPA dengan dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemegang Saham melakukan pengelolaan aset berkualitas rendah milik Bank Muamalat Indonesia Tbk. Atas hal tersebut, PT PPA bersama Bank Muamalat dan BPKH menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA).
Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, sinergi antara Bank Muamalat, BPKH, dan PT PPA ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur permodalan Bank Muamalat dengan cara pengelolaan aset pembiayaan.
MRA tersebut mengatur dan mendokumentasikan keseluruhan tahapan maupun rangkaian transaksi dalam rangka pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat terkait penguatan permodalan Bank Muamalat.
MRA juga mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan secara terpisah di kemudian hari, antara lain, penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah (sukuk), dan perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia.