MADANINEWS.ID, TEPI BARAT — Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menegaskan, rencana Israel untuk menganeksasi daerah-daerah tertentu di Tepi Barat, Palestina yang diduduki adalah sesuatu yang ilegal. Bachelet menyebut, konsekuensi dari aneksasi tidak bisa diprediksi secara cermat.
Kendati demikian, langkah tersebut dinilai akan menjadi bencana, bukan hanya bagi Palestina tetapi juga Israel dan wilayah yang lebih luas. Karena itu, dia mendesak agar Israel menghentikan rencana tersebut.
“Aneksasi adalah ilegal. Aneksasi apa pun. Entah itu (aneksasi) 30 persen dari Tepi Barat atau 5 persennya,” kata Bachelet, diberitakan Aljazeera, Selasa (30/5) lalu.
Dia juga menyerukan agar Israel mendengarkan mantan pejabat senior dan jenderalnya sendiri, serta suara-suara di seluruh dunia terkait dengan aneksasi tersebut. Menurut Bachelet, setiap upaya aneksasi Israel atas bagian manapun dari wilayah Palestina yang diduduki akan merusak upaya-upaya perdamaian di wilayah itu. Tidak hanya itu, setiap aneksasi juga akan melanggengkan dan meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia warga Palestina.
Warga Palestina yang berada di wilayah yang dicaplok akan menghadapi risiko tinggi, yaitu ‘pemindahan paksa’ dari kampung halamannya. Sementara pemukim Israel—yang sudah diakui sebagai pelanggar hukum internasional- akan meluas ke wilayah-wilayah yang dicaplok tersebut.
“Saya sangat prihatin, bahkan bentuk aneksasi yang paling minimalis pun akan mengarahkan pada meningkatnya kekerasan dan hilangnya nyawa. Ketika tembok dibangun, pasukan keamanan dikerahkan dan kedua populasi semakin dekat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah koalisi Israel berniat memulai rencana untuk mencaplok permukiman Tepi Barat dan bagian-bagian dari Lembah Jordan yang strategis pada hari ini, 1 Juli. Langkah itu merupakan bagian dari janji kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada saat pemilihan umum lalu.
Namun pada Senin kemarin, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan bahwa setiap aneksasi wilayah Tepi Barat harus ditunda sampai krisis virus corona (Covid-19) bisa diatasi.
“Apa pun yang tidak terkait dengan pertempuran melawan virus corona maka akan menunggu sampai setelah virus,” ucapnya.