MADANINEWS.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan saat ini Indonesia mulai masuk masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan normal baru (new normal) . Ia menjelaskan, new normal baru bisa dilakukan jika angka penularannya bisa dikendalikan.
“Kenapa tidak kemarin-kemarin? Karena memang ada aturan dari WHO kita boleh masuk ke pada new normal itu apabila tingkat penularannya COVID atau transmisi COVID-nya sudah bisa dikendalikan, baru sekarang lah yang sudah bisa dikendalikan,” katanya dalam acara Halalbihalal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Selasa kemarin (9/6/2020).
Di masa transisi ini, Wapres berharap bank syariah turut memainkan peran dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.
“Ini merupakan momen tepat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah untuk berperan melakukan upaya pemulihan sehingga perlu disiapkan program-program yang lebih realitis,” kata Ma’ruf Amin.
Wapres mengatakan dalam perkembangannya, dampak keterpurukan ekonomi akibat Covid-19 sama besarnya dengan ancaman kesehatan. Untuk itu, pemerintah bertindak secara simultan menanggulangi keduanya. Jadi menangani isu kesehatan sekaligus dampaknya ke ekonomi. Sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan stimulus dan relaksasi termasuk untuk bank syariah. Bahkan pemerintah telah membuat anggaran yang cukup untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dalam melaksanakan fungsinya, Wapres mengingatkan agar bank syariah dijalankan sesuai kaidah berlaku. Lembaga harus bisa menjaga fungsi intermediasi yaitu antara pihak yang menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. “Karena banyak orang yang punya dana, tapi tidak mampu mengembangkan dananya dan banyak orang yang punya kemampuan, tapi tidak punya dana. Maka di sinilah fungsi bank syariah untuk melakukan intermediasi itu,” jelas Ma’ruf.
Selanjutnya, Wapres mengatakan bank syariah harus menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam operasional bank. Baginya, bank syariah harus dapat menjaga citra atau reputasi sebagai bank syariah. “Mengenai manajemen syariah, jangan sampai citra bank syariah dianggap buruk karena pengelolaannya yang kurang baik,” tegasnya.
Wapres menyampaikan bahwa sebagai regulator, pemerintah akan terus mendukung pengembangan bank syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Komite itu memiliki tugas pokok mengembangkan industri halal, industri keuangan, dana sosial (ziswaf) dan bisnis usaha syariah. “Saya berharap bank syariah lebih produktif lagi di masa new normal ini,” pungkas Wapres.