Madaninews.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan industri asuransi. Pada akhir tahun lalu, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 43/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
Menurut Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A OJK Ariastiadi, salah satu aturan yang diubah ialah soal posisi direktur kepatuhan yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 73/2016.
Dalam Peraturan OJK terbaru Nomor 43/2019, OJK memberikan ketentuan kepada perusahaan asuransi dengan memperbolehkan direktur kepatuhan merangkap jabatan lain. Namun demikian, posisi direktur kepatuhan tidak boleh diisi jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis, keuangan, ataupun operasional di perusahaannya.
Menurut Ariastiadi, perubahan tersebut terkait masalah ekonomis. Hal ini karena baru 25 perusahaan yang punya direktur kepatuhan dari total 130 perusahaan asuransi yang ada. Baru perusahaan asuransi besar yang mampu melaksanakan regulasi itu.
“Sekalipun demikian, perusahaan asuransi yang tidak punya direktur kepatuhan bukan berarti tidak menjalankan fungsi kepatuhan dan penetapan tata kelola yang baik”, kata Ariastiadi di Kantor OJK, Jakarta, (13/2/2020).
Dengan regulasi baru, direktur kepatuhan sekalipun dapat merangkap jabatan, namun harus independen ke fungsi yang berkaitan dengan bisnis dan operasional. Sebab jika merangkap kepatuhan dan bisnis, akan menimbulkan konflik.
Ariastiadi mencontohkan posisi yang diperbolehkan merangkap jabatan sebagai direktur kepatuhan ialah direktur manajemen risiko, dengan tetap mengedepankan prinsip transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan adil.*