MADANINEWS.ID, Jakarta – Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan jika penerapan politik berbiaya mahal seperti saat ini rawan bagi ketahanan nasional. Hal ini karena partai politik yang merupakan dapur kebijakan negara, dapat dikuasai oleh para pemodal yang bisa saja memiliki agenda di luar agenda NKRI dan meraih cita-cita nasional yang berparadigma Pancasila.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) ‘Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila’. FGD yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan & Forum Rektor Indonesia, di Jakarta, Jumat (26/07/19).
“Sebagaimana diketahui, menjadi Ketua Partai Politik pada saat ini tidak cukup hanya memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan lebih lainnya, namun juga dituntut harus memiliki modal. Tanpa itu, tidak akan bisa menjadi Ketua Partai Politik. Sementara menguasai Ketua Partai Politik sama saja dengan dapat menguasai parlemen yang membuat kebijakan strategis bagi bangsa”, kata Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan jika pemodal yang membiayai seseorang menjadi Ketua Partai Politik memiliki semangat sama yaitu Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila, maka hal itu tentu tidak masalah. Namun bagaimana jika sebaliknya.
“Sayangnya hal ini belum menjadi perhatian seluruh anak bangsa. Perang generasi keempat pintu masuknya bisa dari sini”, kata Bamsoet.
Bamsoet berharap agar politik berbiaya mahal yang ternyata dapat menjadi pintu masuk pengendalian bangsa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat segera dibenahi. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama dan kesadaran semua anak bangsa.
Sinergitas Kunci Meraih Cita-Cita Bangsa
Menurut Bamsoet kembali, sistem pemerintahan Indonesia menganut convergence of power, bukan separation of power. Artinya, dalam skema itu, tiap lembaga politik di Indonesia sangat tergantung pada keutuhan sikap, yakni sinergisitas.
“Sinergitas antar lembaga adalah kunci cita-cita bangsa ini. Karenanya, kekuatan penyelenggaran negara harus dibina dari satu komitmen, yakni penghayatan terhadap Pancasila, yang ditopang oleh sikap saling percaya. Dan terpenting, bukan institusinya yang berperan, melainkan manusia di dalamnya,” tutur Bamsoet.
Berpayung pada Pancasila dan UUD 45, Bamsoet meyakini pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia seharusnya menjadi lebih mudah terkonsolidasi. Pertama, setiap lembaga politik yang di dalamnya terdapat manusia-manusia unggul dituntut untuk memahami kelemahan dan kelebihan bangsa ini. Mereka adalah pancasilais sejati yang tidak akan tega memanfaatkan celah-celah kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.
“Kedua, para birokrat negeri wajib meneladani arti penting kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai pelayanan maksimal. Para birokrat, sebagai mesin penggerak pemerintahan, memahami arti penting asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas. Jika tidak, maka lagi-lagi akan terjebak ke kondisi koruptif. Maka lembaga pelayanan harus eksis sesuai fungsinya,” papar Bamsoet.
Ketiga, sinergitas antar lembaga membentuk pola segitiga yang terkoordinasi. Yakni, menghubungkan penguasa, dunia usaha dan civil society. Sinergitas dalam pengaplikasian hubungan tersebut bukanlah tindakan hegemoni, tapi saling menopang dan memberi.
“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah dan lembaga perwakilan saling mendukung demi terciptanya dunia usaha sehat, yang pada akhirnya mengembangkan kesejahteraan,” tandas Bamsoet.
Menurut Ketua DPR ini, cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju di bidang ekonomi dengan mengutamakan prinsip berkeadilan dan kemanusiaan, sangat dapat diwujudkan dengan syarat mengubah paradigma diri menjadi manusia yang pancasilais. Karena sebagus apapun sistemnya, pribadi seseoranglah yang akan menjadi penentunya.
“Saya mengembalikan persoalan ini ke keinginan manusia, bukan pada sistem. Sistem akan berjalan dengan proporsional apabila dikerjakan dengan nurani yang baik,” pungkas Bamsoet.*(i)