MADANINEWS.ID, Jakarta — Presiden Joko Widodo mengundang para pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan dan asosiasi terkait untuk meminta masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan tentang ekonomi mikro. Hadir dalam undangan tersebut diantaranya adalah Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO).
“Saya ingin agar sore hari ini mendapat masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan terutama usaha mikro kecil menengah yang kita tahu jumlahnya terakhir data yang saya terima 62,9 juta unit usaha UMKM di Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Presiden menilai puluhan jutaan UMKM di Tanah Air memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi.
Oleh karena itu, ia membutuhkan usulan dan masukan dari pelaku UMKM secara langsung sebagai bahan dalam perancangan desain kebijakan terkait UMKM ke depan.
Menurutnya, potensi peningkatan UMKM di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Keyakinannya itu didasarkan pada pengalamannya membangun UMKM mulai dari nol sebelum dirinya terjun ke dunia politik.
“Saya kira, kita memiliki kesempatan yang masih sangat longgar sekali di Indonesia untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada. Peluang-peluang seperti itu marilah kita gunakan sebaik-baiknya baik di usaha jasa, perdagangan, atau industri kecil dan menengah yang saya sendiri mengalaminya mulai dari nol,” tuturnya.
Kepada para pengurus asosiasi dan himpunan yang hadir, mantan Presiden juga menyinggung apakah UMKM-UMKM yang ada di Indonesia masih memerlukan fasilitas lainnya yang harus disediakan oleh pemerintah. Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa fasilitas-fasilitas yang nantinya mungkin akan diberikan oleh pemerintah tidak sampai mematikan jiwa kewirausahaan para pelaku UMKM di Indonesia.
“Tetapi juga hati-hati, fasilitas-fasilitas yang terlalu banyak itu kadang-kadang justru melemahkan (jiwa) _entrepreneurship dari kita semua. Fasilitas perlu, tetapi jangan sampai melemahkan karakter _entrepreneurship_ yang kita miliki,” tandasnya.
Kepala Negara pada pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat di antaranya Mensesneg Pratikno, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika.
Lebih dari 20 perwakilan pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut.
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum Hipmikindo Syahnan Phalipi, Ketua Umum Akumindo M. Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny, dan Ketua Umum Hipmikimdo Maz Pandjaitan.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengusulkan dan memberikan masukan kepada Presiden untuk kembali memangkas pajak UMKM.
“Pajak yang sudah diturunkan 1 persen menjadi 0,5 persen tapi dari sisi omzet terasa masih terlalu berat bagi kami. Maka kami minta sama dengan China, pajak usaha mikro dan kecil itu 0 persen,” katanya.*(E.i)