MADANINEWS.ID, JAKARTA – Rencana pengaturan pencairan dana umrah dengan skema 75%-25% memunculkan perdebatan di kalangan penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan uang calon jemaah tidak disalahgunakan. Di sisi lain, travel umrah membutuhkan dana tersebut untuk membayar berbagai komponen perjalanan jauh sebelum jemaah berangkat.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akhirnya menjelaskan alasan di balik rancangan kebijakan rekening penampungan atau escrow account tersebut. Pemerintah menilai mekanisme ini diperlukan karena selama ini dana yang disetorkan calon jemaah berada di bawah penguasaan penuh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan kondisi tersebut membuka celah penyalahgunaan dana. Menurutnya, belum ada mekanisme perlindungan yang memadai untuk memastikan uang jemaah benar-benar digunakan bagi kebutuhan perjalanan ibadah mereka.
“Selama ini, jemaah umrah menyetor biaya umrah ke PPIU. Semua biaya yang disetorkan di bawah penguasaan penuh PPIU. Kami melihat, tidak ada perlindungan terhadap dana yang disetorkan,” kata Puji dalam pernyataan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Dana Jemaah Dinilai Rentan Disalahgunakan
Kemenhaj menyoroti praktik penggunaan dana setoran jemaah untuk berbagai kebutuhan di luar operasional perjalanan umrah. Dalam sejumlah kasus, dana dari calon jemaah yang baru mendaftar dapat digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah sebelumnya, investasi, bahkan kepentingan pribadi.
Pola tersebut dinilai berisiko menciptakan masalah berantai ketika arus pendaftaran jemaah baru terganggu. Jika dana yang masuk tidak lagi cukup untuk membiayai kewajiban keberangkatan, penyelenggara berpotensi gagal memenuhi layanan yang telah dijanjikan.
“PPIU dengan bebas menggunakan dana tersebut untuk apa saja. Di sinilah potensi fraud dapat terjadi. Biaya yang disetorkan digunakan untuk non-operasional umrah, membayar layanan jemaah yang daftar sebelumnya, bahkan digunakan untuk investasi dan keperluan pribadi. Sehingga kami memandang perlunya pelindungan terhadap dana tersebut,” tegas Puji.
Atas pertimbangan itu, Kemenhaj merancang pemisahan dana jemaah dari rekening operasional perusahaan. Tujuannya agar setoran calon jemaah tidak dapat digunakan secara bebas sebelum memenuhi tahapan pencairan yang ditentukan.
75 Persen Cair Setelah Tiba di Saudi, Sisanya Setelah Pulang
Dalam rancangan tersebut, calon jemaah tetap menyetorkan biaya umrah melalui rekening PPIU di bank. Namun, dana yang masuk ditempatkan dalam rekening penampungan terpisah dari rekening operasional travel.
Pencairannya dibagi menjadi dua tahap. Sebanyak 75 persen dana dapat dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Sementara itu, 25 persen sisanya baru dapat dicairkan setelah jemaah kembali ke Tanah Air.
Puji menjelaskan, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memastikan dana tetap terlindungi selama perjalanan berlangsung. Apabila jemaah gagal diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau menghadapi persoalan tiket kepulangan yang tidak valid, dana yang masih tertahan di rekening penampungan diharapkan dapat menjadi bagian dari mekanisme perlindungan.
“Dengan skema ini, dana jemaah terlindungi, dapat dikembalikan jika jemaah tidak diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau tiket kepulangannya tidak valid,” papar Puji.
Konsekuensinya, PPIU dituntut memiliki kemampuan modal kerja yang memadai. Perusahaan tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan setoran jemaah untuk membiayai seluruh kebutuhan perjalanan sebelum keberangkatan.
Kemenhaj memandang persyaratan tersebut penting untuk membangun industri umrah yang lebih sehat. Dengan pemisahan dana dan pencairan bertahap, pemerintah berharap risiko penyalahgunaan uang jemaah dapat ditekan.
AMPHURI Khawatir Travel Kecil dan Menengah Terbebani
Namun, rancangan skema tersebut tidak sepenuhnya disambut positif oleh pelaku industri. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap mekanisme penahanan dana hingga jemaah tiba di Arab Saudi.
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, menilai skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan likuiditas bagi penyelenggara. Pasalnya, banyak komponen perjalanan umrah harus dibayar sebelum jemaah berangkat, mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga transportasi di Arab Saudi.
“Dalam praktiknya, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dibayar jauh sebelum keberangkatan. Apabila seluruh dana jemaah ditahan, perusahaan harus menyediakan modal kerja yang sangat besar. Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan harga paket umrah,” ujar Zaky.
Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan travel berskala kecil dan menengah dalam menyediakan dana talangan. Jika sebagian besar setoran jemaah belum dapat digunakan sebelum keberangkatan, perusahaan harus memiliki sumber pembiayaan lain untuk melunasi kewajiban kepada maskapai dan penyedia layanan di Saudi.
AMPHURI pun mengajukan alternatif agar dana dalam rekening penampungan tetap dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sebelum keberangkatan. Penggunaannya diusulkan melalui pembayaran langsung (direct payment) kepada maskapai dan penyedia hotel, dengan syarat didukung dokumen transaksi yang sah dan dapat diaudit.
Selain itu, asosiasi mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan dapat mempertimbangkan profil dan tingkat risiko masing-masing penyelenggara.
Perdebatan ini memperlihatkan tantangan pemerintah dalam merancang sistem perlindungan dana jemaah tanpa mengabaikan kebutuhan operasional industri. Skema 75%-25% diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan setoran, tetapi mekanisme pencairannya juga perlu memperhitungkan waktu pembayaran layanan perjalanan yang umumnya dilakukan sebelum keberangkatan.
Dengan demikian, titik krusial pembahasan bukan hanya besaran dana yang ditahan, melainkan juga bagaimana memastikan uang jemaah aman sekaligus memungkinkan PPIU memenuhi kewajiban pembayaran kepada para penyedia layanan.