MADANINEWS.ID, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengembangkan produk halal dan jasa keuangan syariah di Indonesia.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem halal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Sinergi antara Kemenkeu dan BPJPH berperan penting dalam mewujudkan ekosistem produk halal yang lebih kuat,” kata Anggito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Kemenkeu Siapkan Roadmap Keuangan Halal
Menurut Anggito, Kemenkeu saat ini sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan jasa keuangan halal sebagai bagian dari strategi besar memperkuat sektor keuangan syariah nasional.
Ia menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak bisa hanya fokus pada produk semata, tetapi juga harus disokong oleh sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah.
“Produk halal tidak cukup apabila tidak diikuti dengan jasa keuangan yang halal, maka kita mendorong penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan negara,” ujarnya.
Selain SBSN, Kemenkeu juga mendorong pertumbuhan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, hingga layanan fintech halal.
“Jadi memang ini harus sejalan,” tambahnya.
BPJPH: Produk Halal adalah Konsep Universal
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai kolaborasi dengan Kemenkeu akan memperluas jangkauan produk halal Indonesia di pasar global. Menurutnya, tren dunia saat ini tengah bergerak ke arah gaya hidup halal karena identik dengan kesehatan, kebersihan, dan kesadaran lingkungan.
“Dunia saat ini sedang agresif dengan produk halal karena melambangkan health (kesehatan), clean(kebersihan), dan going back to green concept atau relevansi dengan alam. Ini bisa menjadi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional,” kata Haikal.
Ia juga menegaskan bahwa halal bukanlah milik satu agama, tetapi nilai universal yang meningkatkan kualitas dan etika dalam berproduksi.
“Halal adalah konsep nilai yang berlaku untuk semua orang, tidak memandang latar belakang agama,” tegasnya.
Dorong Daya Saing Global
Melalui kerja sama ini, Kemenkeu dan BPJPH berkomitmen untuk menciptakan sinergi antara sektor riil dan keuangan syariah, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pusat produksi dan pembiayaan halal dunia.
Langkah ini juga sejalan dengan target Visi Indonesia Emas 2045, di mana industri halal dan keuangan syariah diharapkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dengan sinergi ini, Indonesia mempertegas ambisinya menjadi pusat industri halal global—menghubungkan nilai spiritual, inovasi finansial, dan daya saing ekonomi modern.