MADANINEWS.ID, Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melukiskan perjalanan awal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) seperti fase tarwiyah dalam ibadah haji. Bagi Dahnil, fase ini bukan masa jeda, melainkan momen strategis untuk menata arah kelembagaan baru.
“Seakan kita sedang memasuki fase tarwiyah. Ini bukan sekadar menunggu, melainkan momen bersiap. Begitu pula dengan Kemenhaj hari ini, berada pada titik penting untuk menata kelembagaan, merapikan arah kebijakan, dan menyiapkan seluruh instrumen penyelenggaraan haji,” kata Dahnil dalam forum konsolidasi kelembagaan Kemenhaj di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Filosofi di Balik Kemenhaj
Menurut Dahnil, berdirinya Kemenhaj bukanlah keputusan sembarangan. Dari sisi pragmatis, penyelenggaraan haji adalah sektor bernilai ekonomi besar yang butuh pengelolaan khusus. Dari sisi historis, haji punya makna simbolik mendalam bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar.
“Di dunia hanya ada dua Kementerian Haji dan Umrah, yakni di Arab Saudi dan Indonesia. Ini warisan sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ibadah haji membawa nilai lebih dari sekadar ritual. “Presiden sering mengingatkan bahwa haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga simbol kebangkitan umat. Kita belajar dari sosok HOS Cokroaminoto yang selepas berhaji justru memimpin perjuangan bangsa,” tambahnya.
Lebih jauh, Dahnil menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama kementerian baru ini. Menurutnya, jabatan di Kemenhaj akan diuji ketika berhadapan dengan kewenangan besar, termasuk soal pengelolaan dana dan kuota haji.
“Salah satu cara menekan biaya haji adalah dengan memangkas pungutan liar. Kemenhaj harus menjadi arena yang adil, tanpa intervensi dan tanpa pungli,” tegasnya.
360 SOP Baru
Tak hanya berbicara filosofi, Dahnil juga menyinggung aspek teknis. Ia menyebut lebih dari 360 standar operasional prosedur (SOP) baru telah disiapkan untuk jadi panduan detail penyelenggaraan haji.
“Selama ini formula kuota belum sesuai dengan amanat undang-undang. Mulai ke depan, kita akan merujuk penuh pada regulasi yang berlaku,” katanya.
Targetnya, seluruh persiapan kelembagaan rampung pada akhir Oktober 2025. “Tugas pokok kita bukan hanya menyukseskan penyelenggaraan haji, tetapi memastikan ada nyawa ekonomi dan historis di dalamnya. Inilah jiwa Kemenhaj,” tutup Dahnil.