MADANINEWS.ID, Makkah – Ramai di media sosial soal kabar akan dibukanya kembali penerbitan visa haji furoda pada 1 Juni 2025. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) langsung angkat bicara dan membantah kabar tersebut.
“Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut,” tegas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, di Makkah, Minggu (1/6/2025).
“Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa apapun,” sambungnya.
BP Haji dan BPH Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Tertipu
Sebelumnya, ribuan calon jemaah haji asal Indonesia gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa furoda mereka tak kunjung keluar. Situasi ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) juga ikut menyuarakan harapan agar visa furoda bisa segera keluar sebelum puncak musim haji tiba. Namun, Kepala BP Haji, Moch Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena persoalan visa furoda di luar kewenangan lembaganya.
“Tapi, kita juga sangat mengapresiasi pemerintah Arab Saudi yang tahun ini saya lihat benar-benar berusaha keras untuk menjadikan haji tahun ini lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tertib,” ujar Irfan, Minggu (1/6/2025). Sosok yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut koordinasi antarnegara dalam penyelenggaraan haji cukup baik tahun ini.
Sementara itu, Wakil Kepala BPH, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan bahwa visa furoda bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Ia menyebut visa tersebut merupakan visa khusus nonkuota yang dikeluarkan langsung oleh Kedubes Arab Saudi.
Dahnil pun memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergiur janji-janji manis dari pihak-pihak tertentu, termasuk oknum biro travel.
“Kita cuma wanti-wanti kepada seluruh calon jama haji di Indonesia, jangan sampai tertipu, karena kami sudah banyak dengar, sudah ada yang nyetor ke pihak-pihak tertentu, bahkan ada juga yang nyetor ke pihak oknum-oknum di pemerintahan supaya dapat visa haji furoda, padahal itu semuanya tidak benar,” ujar Dahnil.
Hingga kini, belum ada kejelasan resmi terkait nasib ribuan jemaah yang menanti visa furoda. Pemerintah Indonesia menegaskan terus memantau perkembangan dari otoritas Arab Saudi.