MADANINEWS.ID, JAKARTA — Kedutaan Besar Inggris di Indonesia membuat geger masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir setelah pada 17 Mei lalu memasang bendera pelangi lambang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Aksi Kedubes Inggris tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Namun, bendera LGBT tidak dipasang di Malaysia yang penduduknya merupakan mayoritas muslim. Padahal layaknya Malaysia, Indonesia merupakan negara Mayoritas Muslim dan bahkan Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia.
Bendera LGBT dikerek di tiang bendera Kedubes Inggris untuk Indonesia, berjejer dengan bendera Inggris Union Jack pada 17 Mei 2022. Momen 17 Mei diketahui sebagai hari anti-homofobia yang diperingati dunia setiap 17 Mei. Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990.
“Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia,” demikian keterangan Kedutaan Besar Inggris untuk RI via akun resmi Instagramnya, d, Sabtu (21/5) lalu.
Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT. Inggris juga mendorong semua negara di dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT.
Kemlu RI Panggil Kedubes Inggris
Terkait pengibaran bendera pelangi LGBT, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berencana meminta keterangan dari Duta Besar Inggris. Pejambon sudah menjadwalkan hari pemanggilan sang ambasador.
“Rencananya hari ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, lewat pesan singkat kepada detikcom, Senin (23/5).
Dia belum mendapatkan jadwal jam persis pemanggilan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins. Meski begitu, Dubes Owen Jenkins dikatakannya telah bersedia memenuhi panggilan Kemlu RI.
Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto belum tahu mengapa perlakuan Kedubes Inggris berbeda dengan Malaysia. Namun, menurutnya, ini bisa jadi karena kebijakan pemerintahan pusat Inggris.
“Nah saya juga tidak tahu. Sepertinya ada kebijakan dari pemerintah pusat Inggris, namun beda tahun beda Kedubes,” ujar Hikmahanto kepada wartawan, Senin (23/5).
Padahal, bendera LGBT juga pernah dikibarkan Kedubes Inggris di beberapa negara lain.
“Iya soalnya pernah (dikibarkan) di Rusia, di Irak, lalu di UAE di tahun yang berbeda,” tuturnya.
Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai bahwa aksi Kedubes Inggris ini memperkeruh kehidupan politik di Indonesia.
“Karena pengibaran bendera LGBT di samping bendera Kerajaan Inggris tersebut hanya dilakukan di Indonesia, di mana LGBT adalah masalah dalam negeri yang sangat pelik, maka Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah ikut campur dan memperkeruh kehidupan politik di dalam negeri Indonesia,” ujarnya.
Dia menduga ada beberapa alasan yang melatari aksi Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT ini. Salah satunya bisa jadi karena dorongan staf diplomatiknya.
“Patut diduga, Duta Besar Inggris tak mampu menolak aspirasi beberapa staf diplomatiknya yang adalah LGBT, sehingga bersikeras memaksa menaikkan bendera LGBT. Patut diduga juga, Kedubes Inggris menganggap pemerintah RI tak akan melakukan kritik karena sedang menangani banyak masalah kamtibmas sehingga dapat dengan mudahnya dipojokkan oleh sekutu global Inggris dengan isu HAM,” jelasnya.
Lantas, mengapa bendera serupa tidak dikibarkan di Malaysia, yang juga negara muslim seperti Indonesia? Teuku mempunyai pendapat soal ini. Dia menyinggung hubungan Inggris dan Malaysia.
“Malaysia adalah bagian dari Commonwealth of Nations, yang dipimpin Inggris. RI adalah negara dengan mayoritas muslim,” ujarnya.